Warga menyalami Presiden Jokowi saat bersepeda dari Istana Negara menuju ke Bundaran HI, Minggu 18 Januari 2015. Kegiatan berolah raga sepeda tersebut, sebagai rutinitas yang dilakukan untuk menjaga kebugaran. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dan Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku bingung dengan langkah Jokowi yang mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI tanpa persetujuan DPR. Kamis lalu, dalam paripurna, DPR menyetujui pemberhentian Jenderal Sutarman dan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. (Baca: Jokowi Tak Lantik Budi, DPR Ancam Interpelasi)
Namun Jokowi hanya melaksanakan pemberhentian Sutarman. Padahal, kata Bambang, hal itu ada dalam satu paket. "Sejujurnya, DPR juga bingung dengan jurus dewa mabuk dari Jokowi," kata Bambang melalui pesan pendeknya pada Ahad, 18 Januari 2015.
Seharusnya, kata Bambang, Jokowi menjalankan keputusan DPR sesuai dengan permintaan dari Presiden sendiri. Yakni, memberhentikan Sutarman lalu langsung melantik Budi Gunawan. Lantaran ada masalah hukum terhadap Budi Gunawan, kata Bambang, Jokowi bisa menonaktifkannya. "Semua pihak harus menghormati aturan dan mekanisme yang ada," katanya. (Baca: Yusril Kritik Cara Jokowi Berhentikan Sutarman)
Presiden Joko Widodo telah memutuskan menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi lalu menunjuk Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Penunjukan Badrodin ini seiring dengan keputusan Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.
"Berhubung Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka perlu untuk menunda pengangkatannya. Jadi bukan membatalkannya," kata Jokowi, Jumat lalu.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
18 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
