DPR: Kepolisian Jangan seperti Zaman Soeharto
Senin, 12 Januari 2015 15:40 WIB
Irjen Pol Budi Gunawan, Desember 2012. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa akan menanyakan netralitas calon tunggal Kepala Kepolisian RI Budi Gunawan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Desmond akan meminta Budi Gunawan menerangkan caranya membangun pola komunikasi di Kepolisian. (Baca: Langkah Budi Gunawan di DPR Diprediksi Mulus ) "Budi harus bisa menepis (tudingan) bahwa dia dekat dengan kepentingan partai pemerintah," kata Desmond saat dihubungi, Senin, 12 Januari 2015. "Kalau nanti jawabannya tidak meyakinkan, pencalonan Budi bisa kami tolak." Menurut Desmond, Kepolisian harus netral dan melayani semua pihak. Kepolisian, kata Desmond, tak boleh hanya menjadi institusi penjaga kekuasaan. (Baca: ICW Minta Transaksi Keuangan Budi Gunawan Dibeberkan ) "Kepolisian jangan kayak zaman Soeharto yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan," kata Desmond. Dalam pencalonan Kepala Kepolisian Indonesia, pemerintah wajib mendapatkan persetujuan DPR. Meski bisa menolak usul pemerintah, DPR dalam riwayatnya belum pernah menampik calon Kapolri pilihan presiden. "Saya sendiri secara pribadi tak ada masalah dengan Budi Gunawan," kata Desmond.MUHAMMAD MUHYIDDIN
Terpopuler Ternyata, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK Jonan Anulir Sanksi Maskapai, 'Siapa Yang Bodoh' Black Box Air Asia Ternyata Kejepit Bodi Pesawat Ahok Robohkan Ruko, Veronica: Kamu Tega ! Kartun Muhammad Dicetak Ulang, Surat Kabar Diteror
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
6 jam lalu
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca Selengkapnya
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
7 jam lalu
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
7 jam lalu
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca Selengkapnya
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
12 jam lalu
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca Selengkapnya
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
14 jam lalu
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
15 jam lalu
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca Selengkapnya
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
19 jam lalu
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca Selengkapnya
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca Selengkapnya
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca Selengkapnya
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
3 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
7 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
13 jam lalu
13 jam lalu
19 jam lalu