PAN Akan Terima Budi Gunawan Jadi Kapolri, Kenapa?  

Reporter

Senin, 12 Januari 2015 08:52 WIB

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub, optimistis partainya bakal menyetujui usulan Presiden Joko Widodo mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI yang baru. Muslim menganggap rekam jejak Budi bagus lantaran pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Bali dan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian.

"Teman-teman di Koalisi Prabowo juga kedengarannya setuju dengan Budi Gunawan," kata Muslim saat dihubungi, Senin, 12 Januari 2015.

Muslim juga yakin Koalisi Merah Putih akan setuju lantaran Komisi Kepolisian Nasional-lah merekomendasikan Budi. Muslim menilai sikap Presiden Jokowi sudah tepat, yakni mempertimbangkan rekomendasi Kompolnas. "Sehingga Budi Gunawan sangat layak," ujarnya. (Baca: Kompolnas Anggap Budi Gunawan Polisi Intelek)

Ihwal kasus rekening gendut perwira polisi yang disebut-sebut menyeret nama Budi, Komisi Hukum DPR akan menanyakannya saat uji kelayakan. "Memang, untuk mendapatkan sesuatu, isu-isu di masa lalu akan muncul," tutur Muslim. Justru tugas Budi, kata dia, menjelaskan agar semua isu menjadi terang. (Baca: Ternyata, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK)

Muslim memperkirakan pembahasan usulan calon Kapolri di DPR akan berlangsung cepat. "Presiden, kan, sudah serahkan nama, untuk apa kami perlambat," kata Muslim. Pokoknya, bulan ini sudah keluar hasilnya."

Menurut hasil investigasi majalah Tempo edisi 4 Juli 2010, ada enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah polisi melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan profil alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, saat itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. (Baca: Protes Jokowi Pilih Budi Gunawan, ICW Tutup Mata)

Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti. (Baca: Jokowi Tunjuk Budi Gunawan, Kapolri Cacat Bawaan)

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Terpopuler:
Budiono Tan Diciduk di Jakarta, Ada Petinggi TNI?
Budiono Tan Ditangkap: 'Bapak Tak Perlu Telepon'
Ternyata, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK
3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan
Jonan Anulir Sanksi Maskapai, 'Siapa Yang Bodoh'

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

13 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

22 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya