Apeksi Solid Dukung Pilkada Langsung

Reporter

Senin, 5 Januari 2015 10:43 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Manado - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) G.S. Vicky Lumentut mengatakan pihaknya tetap solid mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut Lumentut, Apeksi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terus berkoordinasi terkait dengan pemilihan kepala daerah karena masa sidang pertama di Dewan Perwakilan Rakyat semakin dekat.

"Kami (Apeksi dan Apkasi) terus melakukan koordinasi melihat perkembangan yang akan terjadi di DPR RI pada masa sidang pertama tahun 2015 ini. Terutama jika mereka akan membahas perpu mengenai pilkada," kata Lumentut kepada Tempo dalam apel perdana pegawai negeri di Pemerintah Kota Manado, Senin, 5 Januari 2015. (Baca juga: Perpu Ditolak, Pilkada Langsung Tidak Terancam)

Lumentut yang juga Wali Kota Manado ini menyebutkan Apeksi dan Apkasi akan mengutus orang mengikuti sidang di DPR RI. Jika DPR RI akan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah, Apeksi dan Apkasi akan langsung bereaksi.

Menurut Lumentut, Apeksi telah menyiapkan tim khusus untuk mengkaji dan menempuh cara konstitusi jika ada undang-undang baru yang membatalkan perpu terkait dengan pilkada langsung.

Meski demikian, Lumentut optimistis kondisi di DPR saat ini kondusif sehingga aturan mengenai pilkada langsung tak akan lagi diganggu gugat, tetapi hanya diperbaiki. "Saya yakin tidak akan ada perubahan, tapi hanya perbaikan. Mereka (DPR) pasti akan lebih menuruti keinginan masyarakat banyak, yakni pilkada secara langsung," kata Lumentut yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara ini.

ISA ANSHAR JUSUF

Berita lain:
Ini 9 Korban Air Asia yang Telah Diidentifikasi
Jonan Bekukan Rute AirAsia, Ada Tiga Keanehan
27 Perusahaan Asing Tolak Kenaikan UMP Jakarta











Advertising
Advertising

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

6 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

23 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya