KPK Janji Geber Kasus Century dan BLBI

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 29 Desember 2014 06:18 WIB

Menko Perekonomian era Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli berjalan menuju ruang tunggu gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 22 Desember 2014. Rizal Ramli memenuhi panggilan penyidik KPK terkait terkait penyelidikan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja, berjanji lembaganya akan mempercepat pengusutan dua kasus besar, yaitu kasus Century dan kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Pengusutan dua kasus itu, menurut Adnan, bakal menjadi kado KPK di ulang tahunnya yang ke 11. "Mudah-mudahan yang gede selesai. Century, BLBI, bisa selesai," kata Adnan kepada Tempo kemarin.

Adnan menilai KPK memang butuh 'dikawal' supaya cepat menyelesaikan banyaknya kasus korupsi. "Kalau menurut saya, memang KPK perlu di-'pressure'." (Baca: Kasus BLBI, ICW: KPK Jangan Hanya Sasar Nursalim )

Adnan mengakui banyak kasus mangkrak yang bisa dikembangkan namun belum juga dikembangkan. "Pengembangan kasus menjadi masukan bagus. Kami akan lihat karena kami terbantu oleh jumlah jaksa yang cukup banyak."

Adnan mengatakan pengusutan kasus korupsi bisa dilakukan hingga ke tingkat orang paling tinggi. "Kami menunggu paparan dari penyidik. Kalau ada, kami tak pernah ragu." (Baca: Pengacara Nursalim Anggap Masalah BLBI Rampung )

Terkait kasus Century, menurut Adnan, tidak perlu mempertanyakan lagi keterlibatan mantan Wakil Presiden Boediono. "Tinggal tunggu saja itu. Putusan terdakwa Century sekarang kan belum sampai tingkat Mahkamah Agung. Kita kan sama-sama tahu proses hukum."

Sedangkan terkait kasus BLBI, Adnan mengatakan lembaganya akan mengusut pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan harga aset para obligor. Saat ditanya apakah pihak itu adalah BPPN, Adnan menjawab yakin. "Iya dong."

Para obligor BLBI, menurut Adnan, tidak bakal lolos dari jeratan KPK. "KPK fokusnya kepada penyelenggara negara. Kalau kemudian berhubungan dengan obligor, maka yang obligornya bisa. Logika ini tak bisa dibalik."

MUHAMAD RIZKI






Baca juga:
Ternyata Upah Buruh Bekasi Bukan yang Tertinggi
Malu Impor Beras Vietnam, Ini Langkah Jokowi
Jokowi Genjot Proyek Jembatan di Papua Rp 1,4 T
Enam Terduga ISIS Dijanjikan Gaji Rp 20 Juta
Kompilasi Foto di Facebook Bikin Pria Ini Menangis

KPK

Berita terkait

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

13 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

13 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

15 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

15 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

16 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

19 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

22 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya