Para pemimpin negara berpose untuk foto di KTT APEC, di International Convention Center, Yanqi Lake, Beijing, Cina, 11 November 2014. (kiri-kanan) PM Brunei Daarussalam Sultan Hassanal Bolkiah, PM Papua Nugini Peter O'Neil, Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, PM Australia Tony Abbott, Presiden Cina Xi Jinping, PM Malaysia Najib Razak, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Selandia Baru John Key. AP/Ng Han Guan
TEMPO.CO, Subang - Presiden Joko Widodo mengaku malu ketika pertama kali bertemu Presiden Vietnam Truong Tang Sang pada acara KTT APEC di Beijing, Cina, November 2014 lalu. (Baca: Jokowi: Minta Apa pun Saya Beri, Asal Swasembada)
Menurut Jokowi, saat itu Presiden Vietnam menanyakan rencana Indonesia mengimpor beras dari negara itu. "Kata dia, 'Presiden Jokowi, kapan mau beli beras lagi dari Vietnam?' Ayo, malu tidak," tuturnya menirukan ucapan Presiden Truong Tang Sang. (Baca: Jokowi: Sawah Masih Luas, Beras Kok Impor)
Karena itu, sepulang dari pertemuan tersebut, Jokowi segera memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Saya tidak mau ada pertanyaan seperti itu lagi dari kolega saya, presiden atau perdana menteri negara lain," katanya. Jokowi ingin Indonesia bisa swasembada pangan dalam waktu singkat. (Baca: Di Subang, Jokowi Serahkan Bantuan Traktor Petani)
Jokowi geregetan karena Indonesia masih mengimpor beras. Ia pun berjanji akan memenuhi semua kebutuhan untuk program swasembada pangan. "Minta 69 ribu traktor, ya sudah, beli. Anggaran kami beri untuk pupuk, benih. Saya beri semuanya," kata Jokowi di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Subang, Jawa Barat, Jumat, 26 Desember 2014.
Jokowi menargetkan Indonesia harus sudah bisa mandiri atau swasembada pangan dalam tiga tahun. "Tidak boleh ditawar," ujarnya. (Baca: Janji Jokowi untuk Swasembada Pangan)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
39 menit lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
