Solusi Menteri Khofifah untuk TKI yang Dipulangkan  

Reporter

Rabu, 24 Desember 2014 17:05 WIB

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, memberikan pengarahan kepada ratusan TKI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia, saat tiba di bandara Juanda, Surabaya, 24 Desember 2014. 122 TKI ilegal asal Jawa Timur tiba di Surabaya dengan menumpang pesawat Hercules yang di sediakan oleh Pemerintah Indonesia. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Sidoarjo - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau daerah-daerah yang warganya baru dipulangkan dari Malaysia untuk menginisiasi pembukaan lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para tenaga kerja yang baru datang dari Malaysia.

"Kami harapkan ada inovasi pembukaan lapangan kerja baru di daerah-daerah asal tenaga kerja," kata Khofifah di sela menyambut kedatangan 129 orang tenaga kerja Indonesia ilegal yang dipulangkan dari Malaysia, di Lapangan Udara TNI Angkatan Laut, Juanda, Sidoarjo, Rabu, 24 Desember 2014. (Baca berita sebelumnya: Khofifah Sambut Ratusan TKI Ilegal di Juanda)

Namun pembukaan varian inovasi lowongan kerja baru itu tetap butuh sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat diketahui jenis pekerjaan atau lowongan apa yang paling tepat. "Kami siap mendukung," kata dia.

Menurut Khofifah, salah satu contoh paling riil yang bisa diterapkan pada 2015 adalah pembangunan irigasi untuk mengairi sekitar satu juta hektare persawahan. Apabila para tenaga kerja itu berasal dari desa, maka bisa menambah income di sektor pertanian. "Peluang ini bisa dimanfaatkan di berbagai daerah oleh mereka (para tenaga kerja yang dipulangkan)," kata Khofifah. (Baca: Khofifah Beri Fasilitas bagi TKI Ilegal, Apa Saja)

Bila irigasinya bagus, kata dia, satu hektare persawahan dapat menambah satu ton beras. Dengan begitu masyarakat di berbagai daerah, termasuk para tenaga kerja Indonesia, bisa tertarik untuk menggeluti sektor pertanian. "Ini satu contoh dalam sektor pertanian, yang lain juga bisa," kata Khofifah.

Presiden Joko Widodo, ujar Khofifah, selalu mengimbau kepada para tenaga kerja yang sudah dipulangkan ke Indonesia agar tidak kembali menjadi informal worker maupun illegal worker. "Ini arahan langsung dari Presiden," ujarnya. (Simak pula: Jokowi: Akan Kami Urus 1,8 Juta TKI di Luar Negeri)

Oleh karena itu, apabila sekarang wajib belajar 12 tahun, maka asumsinya setelah mereka lulus dari sekolah menengah atas dapat dikirimkan menjadi formal worker dengan jaminan perlidungan yang lebih baik. "Selama ini Indonesia banyak mengirimkan tenaga di sektor informal worker," kata Khofifah.

MOHAMMAD SYARRAFAH

Berita Terpopuler:

Seknas Jokowi Sebut Sofyan Basyir Kasir Cikeas
Paus Fransiskus 'Hajar' Pejabat Gereja Vatikan
Epiwalk Milik Bakrie Menunggak Pajak Rp 8,8 M
Ini 15 'Penyakit' di Tubuh Pejabat Gereja Vatikan
Naik Hercules Gratis, TKI: Terima Kasih Jokowi

Berita terkait

Upaya Budiman Sudjatmiko Selaraskan Data Kemiskinan

1 hari lalu

Upaya Budiman Sudjatmiko Selaraskan Data Kemiskinan

Budiman Sudjatmiko tengah menyusun rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan. Mulai selaraskan data kemiskinan di sejumlah lembaga negara.

Baca Selengkapnya

Lima UMKM Program PENA Kemensos Borong Penghargan di IEC 2024

12 hari lalu

Lima UMKM Program PENA Kemensos Borong Penghargan di IEC 2024

Program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA dari Kementerian Sosial berhasil mengahtarkan lima pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaannya meraih penghargaan pada acara Indonesia Entrepreneurs Challenge atau IEC 2024.

Baca Selengkapnya

UMKM Binaan Program PENA Kemensos Meraih Penghargaan di IEC 2024

12 hari lalu

UMKM Binaan Program PENA Kemensos Meraih Penghargaan di IEC 2024

Lima pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan Kementerian Sosial lewat program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Indonesia Entrepreneurs Challenge atau IEC 2024, yang digelar di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Ramai Kasus Pencabulan, Panti Asuhan Darussalam An'nur Tangerang tidak Berbadan Hukum

20 hari lalu

Ramai Kasus Pencabulan, Panti Asuhan Darussalam An'nur Tangerang tidak Berbadan Hukum

Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Panti Asuhan Darussalam An'nur tidak berbadan hukum

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

25 hari lalu

Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hampir 53 ribu orang terdampak PHK per September 2024, pernyataan ini diragukan oleh Airlangga.

Baca Selengkapnya

Cara Cek Terdaftar di DTKS Atau Tidak

55 hari lalu

Cara Cek Terdaftar di DTKS Atau Tidak

Jika tidak terdaftar dalam DTKS, seseorang atau keluarga tidak bisa menerima bansos.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Diperpanjang, Ini Formasi CPNS Kemensos 2024 untuk Lulusan D3-S2 dan Penempatan IKN

55 hari lalu

Pendaftaran Diperpanjang, Ini Formasi CPNS Kemensos 2024 untuk Lulusan D3-S2 dan Penempatan IKN

Pendaftaran ditutup tanggal 10 September 2024, berikut ini deetan Formasi CPNS Kemensos 2024 untuk lulusan D3, D4, S1, dan S2.

Baca Selengkapnya

ASN Kemensos Korban Bullying Sesama ASN Telah Serahkan Bukti ke YLBHI

31 Agustus 2024

ASN Kemensos Korban Bullying Sesama ASN Telah Serahkan Bukti ke YLBHI

ASN Kementerian Sosial yang menjadi korban bullying oleh sesama ASN telah menyerahkan sejumlah bukti kepada YLBHI.

Baca Selengkapnya

Bertahun-tahun ASN Kemensos Jadi Korban Bullying Sesama ASN, Minta Mutasi Tak Disetujui Pimpinan

31 Agustus 2024

Bertahun-tahun ASN Kemensos Jadi Korban Bullying Sesama ASN, Minta Mutasi Tak Disetujui Pimpinan

Seorang ASN di Kementerian Sosial menjadi korban bullying oleh sesama ASN. Menteri Tris Rismaharini sudah mengetahui kejadian ini.

Baca Selengkapnya

Seorang ASN di Kementerian Sosial Klaim Dibully Selama 8 Tahun oleh Beberapa Kolega hingga Harus Pengobatan di Psikiater

29 Agustus 2024

Seorang ASN di Kementerian Sosial Klaim Dibully Selama 8 Tahun oleh Beberapa Kolega hingga Harus Pengobatan di Psikiater

Cerita seorang ASN dari Kementerian Sosial yang mengaku mendapat perundungan poleh beberapa oknum di tempat kerjanya.

Baca Selengkapnya