TEMPO Interaktif, Mataram:Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban meminta Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan audit program penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)proyek tahun 2003 dan tahun 2004. Proyek senilai Rp 2,5 triliun itu hingga kini belum selesai laporannya. "Kami minta bantuan ke Lembaga BPK dan BPKP untuk secepatnya mengaudit proyek itu,"kata Menhut Kaban di Senggigi, Lombok Barat. Kaban juga meminta para Gubernur di Tanah Air yang menyelenggarakan proyek itu, untuk secepatnya menyelesaikan laporan. Program Gerhan itu, di antaranya untuk program penanaman bibit di kawasan hutan yang telah rusak. Secara nasional kerusakan hutan sekarang ini mencapai 59 juta hektar. Data di Departemen Kehutanan menyebutkan, programgerhan tahun 2003 anggarannya sebesar Rp 1,114triliun. Program itu dilaksanakan di 29 daerah aliransungai (DAS) dengan lokasi di 15 provinsi atau jikadirincikan berada di 145 kabupaten/kota. Sedangkanluas arealnya sekitar 300 ribu hektar. Sedangkan program gerhan tahun 2004 anggarannyamencapai Rp 1,473 triliun. Dilaksanakan di 141 DASberlokasi di 31 provinsi menggunakan areal seluas 500ribu hektar. Sujatmiko
Berita terkait
Korupsi BTS Kominfo, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara
7 jam lalu
JPU Kejagung menuntut eks Anggota III BPK Achsanul Qosasi dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP
4 hari lalu
BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP
Baca SelengkapnyaSuap demi Predikat WTP dari BPK
5 hari lalu
Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.
Baca SelengkapnyaKolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo
6 hari lalu
Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK
7 hari lalu
Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS
7 hari lalu
Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.
Baca SelengkapnyaAuditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
12 hari lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
13 hari lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
13 hari lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
21 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca Selengkapnya
