Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2014. Susi datang untuk melaporkan harta kekayaannya dan berkoordinasi mengenai pencurian ikan di perairan Indonesia. TEMPO/Eko Siswono
TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Center for Oceanography and Marine Technology, Surya University, Alan F. Koropitan, mengatakan ada enam komponen utama yang perlu dibangun untuk efektifitas sistem monitoring control and survaillance. Pertama, pemasangan vessel monitoring system atau alat pendeteksi bagi kapal-kapal yang memiliki berat di atas 30 gross ton.
Kedua, pemerintah membangun database perikanan Indonesia. "Data asumsi jumlah ikan sebesar 6,4 juta ton merupakan warisan Direktorat Jenderal Perikanan saat masih dilebur dengan Kementerian Pertanian," kata Alan kepada Tempo, Jumat 19 Desember 2014. (Baca: Ditangkap Menteri Susi, 50 ABK Asing Dideportasi )
Pemerintah juga perlu membenahi log book perikanan Indonesia dengan cara mendata seluruh informasi yang menyangkut aktifitas kapal penangkapan ikan. Pembenahan sistem pendataan itu juga perlu dilakukan terhadap sebaran jumlah nelayan atau yang lazim dikenal dengan istilah Social Monitoring System. "Database perikanan ini akan menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan target," kata Alan. (Baca: Ke Aceh, Menteri Susi Hanya Sambangi Unsyiah )
Di luar itu, pemerintah diminta menambah peralatan radar dan armada patroli yang bisa menjangkau seluruh garis teritori Indonesia dengan cepat. Keenam, pemerintah diminta menggunakan sistem komunikasi satelit. Selama ini, kata Alan, Indonesia masih harus bergantung dengan teknologi satelit yang dimiliki neara lain. "Jika kita punya sendiri maka kan lebih baik lagi."
Alan juga mengusulkan agar sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan yang tersebar di seluruh tanah air ditingkatkan statusnya menjadi Badan Otorita Perikanan. Badan tersebut memiliki mandat sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan di wilayahnya masing-masing. Alan juga mengusulkan agar Presiden Jokowi segera membentuk Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan yang sejatinya merupakan mandat dari UU perikanan.
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
