Sebuah monumen peringatan 7 tahun semburan lumpur Lapindo terpasang di atas tanggul desa Siring, Porong, Sidoarjo, Rabu (29/5). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai keputusan pemerintah untuk menalangi ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo harus menjadi perhatian petinggi-petinggi Partai Golkar, terutama Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umumnya. Sebab selama ini, Ruhut menilai politikus Partai Golkar itu selalu mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. "Ical (Aburizal) harus tahu diri. Sudah dibantu kok masih berlagak kritis," kata Ruhut, Jumat, 19 Desember 2014 (baca juga: Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan telah menyetujui pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo di 20 persen lahan yang masuk area peta terdampak. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 781 miliar (baca juga: Jokowi Talangi Lapindo, dari Mana Dananya?). Lapindo harus mengembalikan dana talangan itu selama empat tahun. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, maka pemerintah akan menyita seluruh aset Lapindo.
Ketua Fraksi Partai Golkar versi kepengurusan Agung Laksono, Agus Gumiwang, menilai tenggat pelunasan yang diberikan pemerintah itu berpotensi merugikan negara. Dia menilai pemerintah terlalu berbaik hati dengan memberikan skema pelunasan tersebut. Alasannya, kewajiban bayar Lapindo sudah tertunggak sejak lama. "Tapi jika kebijakan itu bertujuan agar korban tidak berlama-lama menderita, saya kira itu keputusan positif," katanya.
Agus berharap pemerintahan Joko Widodo nantinya bisa bersikap tegas menuntut pengembalian dana negara kepada perusahaan milik Aburizal Bakrie itu. Untuk menghindari kerugian negara, ia meminta agar pemerintah mengaudit kembali nilai aset para korban.
