TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Andi Zaenal Abidin Dulung, mengatakan pemerintah mengalami kesulitan dalam realisasi distribusi dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera untuk daerah terpencil.

"khususnya yang banyak pulau-pulau," kata Andi kepada Tempo di Kantornya pada 18 Desember 2014. (Baca: BNPB: Dana Relokasi Longsor Banjarnegara Rp 44,6 Miliar)

Andi mengatakan penyerapan dana PSKS yang didistribusi oleh Giro PT Pos Indonesia ke seluruh Indonesia sudah mencapai 93,7 persen. Itu diamatinya dari website resmi http://www.psks.info/. Menurut data itu, ada 901.544 rumah tangga sasaran yang belum mendapat dana alokasi PSKS sejumlah 400 ribu untuk dua bulan itu.

Andi mengatakan alasan kesulitannya proses distribusi dana itu karena medan daerah terpencil yang cukup sulit. "Ada daerah yang harus dibagikan ke pulau-pulau kan." (Baca: Tersangka Korupsi Cicil Dana Bansos Pontianak )

Dalam pendistribusian melalui PT Pos Indonesia ini, kata Andi, masyarakat bisa mengambil uang ke kantor pos. Cara lain adalah ketika petugas PT Pos yang menjemput bola dengan mendatangi masyarakatnya.

Andi menduga sebenarnya beberapa daerah dengan medan sulit itu sudah mendapat, namun laporannya saja yang belum ada. "Bisa juga sudah diantar, namun laporannya baru besok karena lagi off line."

Data itu menyebutkan, tiga daerah yang daya serap dana PSKS paling rendah adalah Maluku Utara dengan 78,61 persen. Urutan selanjutnya diikuti oleh Papua Barat dengan 53,08 persen dan Papu a dengan hanya penyerapan 30,05 persen. Sisa daerah lain yang mendapat distribusi melalui giro Pos daya serapnya sudah mencapai di atas 80 persen.

MITRA TARIGAN

Berita terpopuler:
Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi
Rabu Sore, Rupiah Jadi Mata Uang Terkuat di Asia
Rupiah Jeblok, SBY Curhat di Twitter