Awasi Sektor Maritim, BPK Ajak Lembaga Audit Asing  

Reporter

Rabu, 17 Desember 2014 05:12 WIB

Pemandangan jalan tol Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua difoto dari udara di Perairan Teluk Benoa, Nusa Dua, Bali, (19/9). Jalan bebas hambatan sepanjang 12,1 Km ini merupakan jalan tol pertama yang dibangun di atas laut. ANTARAFOTO/Satya Bati

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis akan mengajak lembaga audit internasional untuk turut berperan dalam mendukung revitalisasi sektor maritim yang dicanangkan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.

"Gagasan revitalisasi kemaritiman sekarang jadi isu dunia," kata Harry, dalam sambutannya menutup rapat kerja BPK di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca: 2015, Menteri Jonan Genjot Jalur Jalan Tol Laut )

Harry mengatakan upaya yang akan dilakukan BPK adalah sebagai bentuk dukungan agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik. "Sesuai dengan standar internasional, memastikan transparansi keuangan negara," katanya. (Baca: Jokowi ke Korea Selatan Bangun Kerja Sama Maritim)

Revitalisasi maritim menjadi program prioritas Jokowi. Bahkan agar maritim Indonesia berkembang, Harry mengatakan, dirinya serius mengupayakan terhubungnya tol laut Indonesia dengan Jalur Sutra abad ke-21 Cina sebagai poros maritim dunia. Gagasan baru itu akan menjadi fokus kerja sama saling menguntungkan antara kedua negara. (Baca: Susi: Investasi di Sektor Maritim Mulai Tumbuh )

Jalur Sutra maritim itu dipastikan bersinggungan dengan konsep tol laut. Rutenya meliputi Eropa, masuk Laut Merah di Afrika, lalu ke Samudra Hindia menuju India, Bangladesh, Burma, kemudian masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka. Juga menyusur lewat selatan yang masuk Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Wetar, Selat Sunda. (Baca:Kemenko Maritim Siapkan Tim Industri Maritim )

ANGGA SUKMAWIJAYA

Baca juga:
KPK Geledah Kemenhut, Pegawai Malah Tidur

Tiga Orang Tewas dalam Tabrakan Motor di Depok

Sektor Minerba Sumbang PNBP Rp 50,6 Triliun

Taliban Bantai Ratusan Pelajar yang Sedang Ujian

Berita terkait

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

2 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

4 hari lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

4 hari lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

4 hari lalu

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

9 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

10 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

10 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

18 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

53 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya