Ketua Komisi Perlindungan Anak Nasional, Arist Merdeka Sirait saat memberikan penjelasan tentang keinginan pertemuan anak korban selamat pembunuhan oleh ibu kandungnya sendiri di Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Kamis (13/3). Arist datang mendampingi dan menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Kapolres Cimahi, AKBP Erwin Kurniawan dari Fahrul, korban selamat dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Fahrul ingin bertemu ibunya yang kini ditahan di Polres Cimahi karena rindu. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jombang - Pengasuh Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo, KH Mohamad Qoyim Yaqub, mengatakan pihaknya menghentikan penerapan hukuman cambuk bagi santri pelanggar berat sementara ini. "Sementara kami hentikan sembari menunggu hasil komunikasi dengan pihak-pihak terkait," kata Qoyim, Senin, 15 Desember 2014.
Qoyim tidak memastikan sampai kapan hukuman itu dihentikan. Qoyim juga menegaskan hukuman cambuk yang diberlakukan bukan satu-satunya hukuman berat. (Baca: Pesantren Ini Terapkan Hukuman Cambuk pada Santri)
Qoyim mengklaim hukuman cambuk itu untuk pelanggaran atau dosa berat, seperti minum minuman keras dan zina. Santri juga ditawari bentuk hukuman lain tapi rata-rata santri memilih hukuman cambuk karena lebih cepat. "Itu dilakukan sebagai bentuk pertobatan."
Hukuman cambuk itu, menurut Qoyim, juga hanya diterapkan kepada santri yang sudah berusia dewasa. "Saya tidak menerima santri yang masih anak-anak atau belum akil balig (dewasa) karena anak-anak masih membutuhkan kasih sayang orang tua." (Baca: Kata Gus Ipul Soal Santri Dihukum Cambuk)
Adapun Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait sempat menemui Qoyim di Jombang, 10 Desember 2014. Arist menyambut baik penghentian sementara hukuman cambuk itu. "Yang penting Pak Kiai sudah sepakat moratorium hukuman cambuk dan ke depan kami bicarakan lagi terkait hukuman ini."
Arist menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan, membiarkan, atau mendukung tindak kekerasan maka bisa dianggap melakukan kekerasan. Arist memahami landasan yang dijadikan dasar hukuman cambuk tersebut. "Apakah ini merupakan kekerasan atau tidak, dan karena itulah saya minta klarifikasi ke sini."
Ke depan, menurut dia, pihaknya akan memberi masukan atas masalah ini. "Semua harus menghormati moratorium (cambuk) ini dan kami akan duduk bersama kembali untuk mendiskusikannya."
