ICW Minta Pimpinan KPK Dipilih DPR Penuh

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 13 Desember 2014 03:22 WIB

Kantor ICW (Indonesia Corruption Watch) Jl. Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta. dok TEMPO/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO , Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pengganti Busyro Muqoddas akan ditentukan seusai masa reses Dewan Perwakilan Rakyat pada 11 Januari 2015 nanti.

Indonesia Corruption Watch mengingatkan DPR agar pemilihan itu dilakukan seluruh anggota fraksi baik dari Koalisi Prabowo maupun Koalisi Jokowi. (Baca: KPK Periksa Lagi Panitera PN Bandung)

"Jangan sampai ada kesan seolah pimpinan KPK yang terpilih nanti hanya pilihan salah satu koalisi, bukan dipilih oleh DPR itu namanya," kata peneliti ICW Lalola Easter ketika dihubungi, Jumat, 12 Desember 2014.

Sebelumnya, uji kelayakan dan kepatutan dua calon pimpinan KPK telah dilakukan Komisi Hukum DPR pada 3-4 Desember. (Baca: Pimpinan KPK, Amir Sarankan DPR Patuhi UU)

Saat uji dilakukan pada Busyro Muqoddas, perwakilan 10 fraksi dari kedua koalisi turut hadir. Namun, uji pada Roby Arya Brata tidak dihadiri fraksi Partai Golkar yang sedang menggelar Musyawarah Nasional sehingga pengumuman pun ditunda hingga masa reses usai.

Lalola mengatakan keputusan DPR tidak perlu dipaksakan segera diambil pascareses. DPR, kata Lalola, dapat mengambil waktu untuk memberi penilaian pada kedua calon karena sebelumnya tidak punya cukup waktu untuk mempelajari hasil tes mereka. "Padahal substansinya banyak dan penting."

Juru bicara KPK Johan Budi juga mengatakan tidak ada masalah bila kursi komisioner KPK kosong untuk sementara. "KPK pernah dipimpin kurang dari 5 orang."

Kekosongan pimpinan KPK sebelumnya terjadi saat salah satu komisioner, Antasari Azhar, terjerat kasus hukum sehingga harus menanggalkan jabatannya.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA




Baca berita terpopuler
Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung
'Yang Konflik Golkar, Kok, yang Bicara Gerindra'
Ini Isi Kesepakatan Koalisi Prabowo-Demokrat




Baca berita terpopuler
Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung
'Yang Konflik Golkar, Kok, yang Bicara Gerindra'
Ini Isi Kesepakatan Koalisi Prabowo-Demokrat

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

3 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

4 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

4 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

5 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

8 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

9 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

10 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

11 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

12 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya