TEMPO.CO, Ambon - Sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK) aparat kepolisian atau 200 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan pasca-terjadinya kerusuhan massa di Maluku Tengah. Aparat kepolisian dibantu sekitar 50 anggota TNI dalam melakukan pengamanan.
“Secara umum, kondisi kemanan sudah mulai kondusif. Kami sudah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi anarkistis dalam menyampaikan pendapatnya,” kata Kepala Kepolisian Resor Maluku Tengah Ajun Komisaris Besar Herley Silalahi kepada Tempo, Jumat, 12 Desember 2014. Herley menuturkan masih berada di lokasi kejadian untuk memimpin pengamanan.
Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal menyatakan berbagai fasilitas pemerintah dibakar massa. Di antaranya adalah tiga kantor kecamatan, yakni Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Timur Kobi, dan Seram Utara Timur Seti.
Fasilitas lain yang juga rusak adalah kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Tengah. Selain itu, sebuah tempat penginapan juga menjadi sasaran perusakan dan pembakaran. “Berapa jumlah kerugian akibat peristiwa itu belum kami hitung,” ujarnya.
Abdulah juga mengatakan situasi keamanan di Maluku Tengah sudah berangsur pulih. Pejabat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama aparat kepolisian dan TNI sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat. “Dialog dengan tokoh masyarakat masih berlangsung,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, kerusuhan massa yang terjadi pada Kamis, 11 Desember 2014, tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah yang tidak menanggapi pemekaran wilayah Seram Utara menjadi kabupaten baru. Warga menilai pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku tidak peka terhadap aspirasi masyarakat Seram Utara.
Kerusuhan massa yang disertai aksi perusakan dan pembakaran itu tidak hanya merusak sejumlah fasilitas milik pemerintah dan swasta. Aktivitas di kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga sempat lumpuh akibat kerusuhan tersebut.
Kelakar Airlangga Hartarto soal Keberhasilan Pemerintah Buat Singkatan: Kita Tidak Hafal Programnya
42 hari lalu
Kelakar Airlangga Hartarto soal Keberhasilan Pemerintah Buat Singkatan: Kita Tidak Hafal Programnya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang salah menyebut singkatan dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Sri Mulyani sebelumnya menyebut tim ini dengan singkatan PP2DD.
Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah
3 September 2024
Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah
Langkah bervariasi yang disarankan Kemendagri meliputi pemantauan harga dan stok guna memastikan kebutuhan pokok tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, dan menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.
