Dirjen HAM: Menteri Susi seperti James Bond  

Reporter

Rabu, 10 Desember 2014 11:53 WIB

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menaiki sepeda motor dalam kunjungan kerja di Tj. Batu-Berau, Kalimantan Timur, 16 November 2014. Facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Aidir Amin Daud berharap pihaknya bisa seperti agen spionase Inggris dalam film. "Kita harus seperti James Bond," kata Aidir dalam pembukaan Seminar Pelayanan Publik di kantor Kemkumham, Jakarta, pada Rabu, 10 Desember 2014. (Baca: Ini Isi Surat Anas dan Akil ke Kepala Rutan KPK)

Sosok James Bond yang dimaksud Aidir adalah sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang ia lihat di sebuah spanduk besar. Pada spanduk itu terlihat, kata Aidir, Menteri Susi berpose mengenakan kacamata hitam. Di belakang Menteri Susi terdapat kapal-kapal asing yang hangus terbakar. "Menteri Susi di gambar itu seperti James Bond yang baru menyelesaikan misi," kata Aidir sambil memeragakan tokoh intel itu. (Baca: Komisi Disiplin PSSI Hukum 17 Wasit LPI)

Aidir menjelaskan kapal yang hangus terbakar di belakang sosok Menteri Susi diandaikannya masalah yang sudah lama menjamur dan berkepanjangan. "Kapal itu kan masalah yang sudah ada selama bertahun-tahun," katanya.

Gambar itu, Aidir contohkan ke dalam masalah yang ada kantornya. Ia mengakui masih banyaknya masalah pelayanan umum di kantornya yang belum terselesaikan. Salah satunya masalah pelayanan publik yang terkait dengan waktu. "Banyak urusan yang perlu kepastian waktunya. Pelayanan publik kan termasuk HAM" kata Aidir. (Baca: Partainya Menteri Patrialis Tak Setuju Ayin Bebas)

Ia pernah mendengar beberapa keluhan masyarakat tentang pelayanan publik terhadap kementeriannya. Contohnya, seseorang ingin mendapat tanda tangan pejabat. Saat orang itu datang, staf pejabat itu akan minta menunda kedatangan orang dengan alasan sang pejabat sedang tidak ada di tempat. Esoknya orang itu datang, nanti pejabatnya sedang rapat sehingga ditunda lagi. "Masyarakat kan tidak suka karena tidak ada kepastian waktunya," kata Aidir. (Baca: Prasetyo: Kasus HAM Bukan Beban Kejagung Saja)

MITRA TARIGAN

Terpopuler
Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung
Lagi, Kubu Agung Tolak Ajakan Islah dari Ical
Ini Isi Kesepakatan Koalisi Prabowo-Demokrat
Gerindra: Kami Harus Lebih Hati-hati dengan SBY
Rahasia Jokowi Mencegah Pejabat Korupsi

Berita terkait

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

1 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

1 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

11 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

16 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

21 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

23 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

23 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

25 hari lalu

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.

Baca Selengkapnya

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

26 hari lalu

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.

Baca Selengkapnya