Menteri Pertanian, Amran Sulaiman (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri panen raya di Dusun Barang, Desa Barangpalie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 5 November 2014. TEMPO/Kink Kusuma Rein
TEMPO.CO,Jakarta - Presiden Joko Widodo optimistis target swasembada pangan dalam periode paling lama tiga tahun mendatang bisa tercapai. Tiga tahun lagi, menurut dia, minimal ada swasembada beras. "Kalau tidak, Menteri Pertanian saya copot. Tapi saya yakin target ini bisa tercapai," kata Jokowi saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa, 9 Desember 2014. (Susi Tunjuk Lima Samurai sebagai Mafia Garam)
Jokowi menyatakan perhitungannya dalam menetapkan target ini sudah matang. Menurut dia, pembenahan seluruh saluran irigasi, yang 70 persen di antaranya rusak, bisa tuntas dalam setahun dengan dana hanya Rp 15 triliun. Dalam waktu yang sama, kata dia, target pembangunan 49 waduk di 11 provinsi dengan kebutuhan dana Rp 24 triliun juga realistis. "Saya enggak mau lagi Indonesia bergantung pada impor pangan," kata Jokowi.
Dia menuturkan, begitu target swasembada beras tercapai, jenis pangan lain seperti jangung, kedelai, dan gula juga akan mencapai swasembada pada akhir pemerintahannya lima tahun mendatang. Jokowi mengaku sudah meminta Bulog berfokus memperhatikan ketersediaan infrastruktur gudang pangan dan industri hilirisasi. "Ketika swasembada, jangan sampai harga panen petani anjlok. Semua harus dibeli Bulog," katanya. (Menteri Susi Bom Kapal Thailand Pekan Ini)
Selama ini, menurut dia, target swasembada pangan kerap gagal karena ada pemburu rente dalam praktek impor pelbagai komoditas kebutuhan pokok. Jokowi menuding ada oknum kementerian dan importir yang menerima keuntungan dari maraknya impor pangan. "Impor gula katanya untuk industri makanan dan minuman, tapi malah ada di pasar," kata Jokowi. (Kapal Ditenggelamkan, Jokowi : Bukan Pencitraan)
Akibatnya, banyak produksi gula dari tebu petani lokal Indonesia yang menumpuk di gudang. Dia mengaku tahu persis lokasi pasar dan pedagang penjual gula impor, yang semestinya tidak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. "Saya tahu persis. Kalau masih bantah, saya bisa menunjukkan kotanya hingga pedangnya," kata Jokowi.
