Fuad Amin Imron, Ketua DPRD Bangkalan. facebook.com
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud Md., mengatakan kasus suap yang menyeret Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Fuad Amin, bisa membongkar dinasti politik versi Madura. "Isunya dinasti politik itu sudah lama, tapi buktinya baru ada sekarang," kata Mahfud di gedung KPK, Senin, 8 Desember 2014.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap kasus suap yang dilakukan Fuad telah banyak terungkap di tingkat kejaksaan. "Tapi mentok di kejaksaan terus. Alasannya saya tidak tahu kenapa," kata Mahfud yang berasal dari Madura ini. (Baca: Fee Proyek, `Mainan` Fuad Amin Sejak jadi Bupati)
Sebelumnya, wakil ketua KPK, Adnan Pandu Praja, mengatakan KPK berencana memeriksa anak Fuad, yang diperkirakan menjadi perantara suap. Adnan menyebutkan anak Fuad masuk dalam mata rantai suap atau sebagai penerima bagian suap untuk diserahkan kepada Fuad. (Baca: KPK Sasar Anak Fuad Amin, Mata Rantai Penerima)
Penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Fuad Amin di rumahnya di Bangkalan, Selasa, 2 Desember 2014. Fuad diduga menerima suap terkait dengan pengelolaan minyak dan gas di Madura. KPK menduga PT Media Karya Sentosa, yang direkturnya juga ditangkap dalam kasus tersebut, kongkalikong dengan PD Sumber Daya untuk mendapatkan kontrak pembelian gas.
Namun, kata Mahfud, kasus suap Bangkalan ini tidak ada hubungannya dengan kasus pemilihan presiden lalu, di mana pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapat suara nol persen di kabupaten itu. "Tidak ada kaitannya. Korupsi itu hukum pidana, pilpres itu hukum tata negara. Tidak ada hubungan," katanya. (Baca juga: Korupsi Politikus Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi)
