Keluarga Korban PKI 1948 Ingatkan Presiden Jokowi

Reporter

Editor

Kukuh S Wibowo Surabaya

Senin, 8 Desember 2014 16:06 WIB

Petugas mengecat Monumen Korban Keganasan PKI Tahun 1948 di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. TEMPO/Ishomuddin

TEMPO.CO, Madiun - Sekitar 250 warga yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Korban Partai Komunis Indonesia 1948 Madiun berunjuk rasa pada Senin, 8 Desember 2014. Dalam demonstrasi yang digelar di tiga titik, yaitu pertigaan Jalan Mayjen Sungkono, selatan Alun-alun Kabupaten Madiun, dan depan taman makam pahlawan, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo tidak memenuhi tuntutan eks PKI yang meminta rehabilitasi nama baik.

"Jangan pula Presiden meminta maaf kepada pemberontak," kata Ketua Center for Indonesia Community yang juga koordinator aksi, Arukat Djaswadi, saat berorasi di depan taman makam pahlawan. Paguyuban Keluarga Korban PKI 1948, ujar dia, juga mendesak Jokowi tidak memberikan santunan kepada eks PKI. (Baca berita lainnya: Pengakuan Anwar Congo, Algojo di Masa PKI)

Menurut Arukat, unjuk rasa tersebut digelar untuk merespons wacana Lembaga Pembela Korban PKI (LKPP) pimpinan Bedjo Untung yang menuntut Presiden meminta maaf atas nama negara kepada PKI 1948 dan 1965 tepat pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember 2014. "Tidak masuk akal kalau negara meminta maaf kepada pemberontak," ujar Arurat.

Sifaul Anam, pengunjuk rasa yang lain, menentang wacana tersebut karena Paguyuban Keluarga Korban PKI 1948 merasa keberatan. "Kami mengingatkan Jokowi agar jangan sampai memenuhi tuntutan PKI dan ormas-ormasnya," tutur Sifaul. (Baca juga: Prabowo Didukung Front Anti Komunis Indonesia)

Setelah berorasi sekitar 30 menit, perwakilan Paguyuban Keluarga Korban PKI 1948 menuju ke kantor Badan Koordinator Wilayah Madiun yang berjarak sekitar 30 meter. Di salah satu ruangan lembaga pembantu Gubernur Jawa Timur itu, mereka melakukan audiensi dengan pejabat setempat. "Intinya, mereka meminta kepada kami untuk menindaklanjuti surat yang ditujukan kepada Presiden," kata Kepala Bidang Pemerintahan Bakorwil Madiun Edi Wibowo.

Menurut Edi, aspirasi Paguyuban Keluarga PKI 1948 bakal didukung. Hanya saja, untuk pengiriman surat ke Presiden tetap melalui prosedur kedinasan yang berlaku. "Kami akan sampaikan ke Kepala Badan Koordinator dulu dan diteruskan ke Gubernur Jawa Timur," ujarnya. (Baca juga: Burhan Kampak, Jagal Pemburu PKI)

NOFIKA DIAN NUGROHO