Usul BPJS Jadi Kartu Subsidi, Anang Dibilang Lucu

Reporter

Minggu, 7 Desember 2014 16:17 WIB

Anggota DPR terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) Anang Hermansyah, mengikuti Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Tegal - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Anang Hermansyah, mengusulkan agar kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa mewakili bermacam kartu dari program bantuan pemerintah. "Jadi tidak perlu kakehan (kebanyakan) kartu," kata Anang dalam acara diskusi ihwal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan program kompensasi untuk rakyat di Pendopo Balai Kota Tegal pada Ahad, 7 Desember 2014. (Baca: Anang: Interpelasi, Harus Itu)

Jika satu kartu BPJS bisa mewakili seluruh kartu bantuan pemerintah, Anang mengatakan, warga tidak akan repot membawa banyak kartu. "Mau beli bensin bersubsidi? cukup tunjukkan kartu BPJS," ujar Anang mencontohkan salah satu penerapan kartu BPJS sesuai dengan usulannya. (Baca: Nostalgia Tempat Dugem Anang-Ashanty)

Anang menyadari usulannya sulit diterima secara nasional. Meski demikian, dia berharap usulan nyeleneh itu bisa dimulai di daerah, salah satunya di Kota Tegal. Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno hanya tersenyum menanggapi permintaan Anang.

Namun tidak demikian dengan reaksi Sekretaris Dewan Kesenian Kota Tegal, Joshua Igho. Mendengar usulan Anang, seniman yang didapuk sebagai pemain organ untuk mengiringi acara diskusi tersebut seketika mengkerutkan dahinya.

"Berarti Mas Anang belum paham apa itu BPJS," kata Joshua seusai acara diskusi. Joshua berujar kartu BPJS tidak bisa menjadi patokan bahwa pemegangnya adalah warga miskin yang layak mendapat bantuan dari pemerintah. "Orang kaya juga mendaftar BPJS," ujarnya.

Joshua mengaku tidak habis pikir dengan logika berpikir Anang. "Masak orang kaya bermobil mewah bebas memborong BBM bersubsidi di SPBU hanya karena menunjukkan kartu BPJS, itu kan lucu," kata Joshua.

Ditemui seusai acara diskusi rakyat, Anang mengatakan, kalau BPJS memang untuk masyarakat miskin, pendataannya musti akurat. "Supaya subsidi BBM tidak salah (sasaran). Kalau BPJS pendataannya betul kan untuk mendapat minyak bersubsidi bisa menggunakan itu," kata Anang.

Ihwal BPJS tidak hanya berlaku untuk warga miskin, Anang menjawab, "Lha iya, tapi kan bisa ketahuan," ujar Anang. Lantas bagaimana cara mengetahui pemegang kartu BPJS itu warga miskin atau kaya, apa musti dilihat dari kelas perawatan yang dipilih, Anang menjawab lagi, "Lha iya. Gimana sih, kamu wartawan masak tidak tahu," kata Anang yang mengaku belum mendaftar BPJS.

DINDA LEO LISTY

Berita Terpopuler
Kalahkan Malaysia, Indonesia ke Final Axiata Cup
Ini Daftar Pemenang FFI 2014
Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla
'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada'

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

12 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

21 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya