Jawa Barat Lelang Jabatan Kepala Dinas  

Reporter

Editor

Harun Mahbub

Jumat, 5 Desember 2014 19:07 WIB

Peserta uji kompetensi lelang jabatan lurah dan camat mengikuti ujian di Gedung Lembaga Adminstrasi Negara (LAN), Makassar, 8 Oktober 2014. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar lelang terbuka untuk mengisi dua jabatan yang lowong. Dua posisi tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (BP3Iptek). Kepala Dinas Pendidikan kini dijabat oleh Wahyudin Zarkasyi, sementara BP3Iptek merupakan badan yang baru dibentuk.

"Kami ingin terbuka, sehingga diharapkan potensi-potensi sumber daya manusia di Jawa Barat bisa ikut serta," kata Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi kepada Tempo, Jumat, 5 Desember 2014.

Seleksi tersebut dibuka bagi semua pegawai negeri sipil yang sudah memenuhi persyaratan. "Secara kepangkatan sudah oke dan background pendidikannya sesuai dan kompeten serta punya dedikasi," kata Ahmad.

Kendati pegawai negeri sipil dari seluruh Indonesia bisa mengikuti, dia berharap, pemenang lelang tersebut adalah warga Jawa Barat. Wahyudin memimpin Dinas Pendidikan Jawa Barat hingga akhir Desember 2014. Targetnya, kepala dinas hasil lelang jabatan itu sudah terpilih bulan ini.

Situs Biro Kepegawaian Daerah Jawa Barat sudah memajang pengumuman lelang dua jabatan tersebut. Kedua pengumuman lelang terbuka itu diteken dalam waktu yang berbeda oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat Wawan Ridwan. Pengumuman seleksi Kepala BP3Iptek diteken Wawan pada 31 Oktober 2014, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan 2 Desember 2014.

Dalam pengumuman, lelang terbuka itu disebut mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrai Nomor 14/2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka. Pada masing-masing pengumuman itu tercantum persyaratan umum dan khusus bagi PNS di pemerintah daerah serta kementerian/lembaga.

Persyaratan khusus bagi peminat lelang terbuka Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, misalnya, bagi PNS, minimal jenjang pangkatnya adalah golongan IVb. Sedangkan dosen boleh dari golongan IVc asalkan sudah berijazah S-3. Bagi dosen, terdapat persyaratan khusus, yakni pernah menjabat lektor kepala. Sedangkan seleksi Kepala BP3Iptek mensyaratkan pendaftar minimal lulusan S-2 dari ilmu sains teknologi dan diutamakan dari rumpun pertanian. (Baca: 71 PNS Ikut Lelang Jabatan Kementerian Keuangan)

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi sektor pendidikan, Agus Weliyanto, menyambut baik lelang terbuka itu, terutama seleksi Kepala Dinas Pendidikan, yang memegang porsi anggaran paling besar. Dia berharap pemenang seleksi ini adalah orang yang punya kemampuan dan tertarik mengembangkan dunia pendidikan.

Dia juga berharap pemenang lelang terbuka ini berasal dari Jawa Barat, sehingga paham akan kultur warga provinsi ini. "Sebab, kalau tidak tahu kultur Jawa Barat, susah memajukan pendidikan di Jawa Barat," katanya. (Baca: Kementerian Energi Lelang Jabatan Eselon Satu)

AHMAD FIKRI

Topik Terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Interpelasi Jokowi | Susi Pudjiastuti













Advertising
Advertising

Berita terkait

Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

5 Januari 2024

Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

"Manfaatkan peluang dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya

Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

6 Desember 2023

Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Birokrasi, Ciri-Ciri, dan Contohnya

3 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Birokrasi, Ciri-Ciri, dan Contohnya

Birokrasi adalah istilah yang dipopulerkan oleh Max Weber, sang Bapak Birokrasi Modern

Baca Selengkapnya

Jokowi Beberkan Alasan Beri Insentif Kendaraan Listrik, Mencontoh Amerika, Eropa, dan ..

16 Agustus 2023

Jokowi Beberkan Alasan Beri Insentif Kendaraan Listrik, Mencontoh Amerika, Eropa, dan ..

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyinggung soal insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB) dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini.

Baca Selengkapnya

10 Catatan Anies Baswedan Saat Dialog Rakyat Bersama Anies-AHY, Apa Saja Poinnya?

9 Agustus 2023

10 Catatan Anies Baswedan Saat Dialog Rakyat Bersama Anies-AHY, Apa Saja Poinnya?

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dalam dialog rakyat bersama Anies-AHY di Hotel Sabuga, Bandung, Jawa Barat ungkapkan 10 poin.

Baca Selengkapnya

Kementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 25 April 2023, Simak Persyaratannya

22 April 2023

Kementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 25 April 2023, Simak Persyaratannya

Kementerian PPN/Bappenas membuka lowongan kerja untuk lulusan S1. Pendaftaran dibuka hingga 25 April 2023.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

12 April 2023

Menpan RB Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengajak perguruan tinggi menyukseskan reformasi birokrasi tematik. Bagaimana caranya?

Baca Selengkapnya

Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

29 Januari 2023

Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.

Baca Selengkapnya

Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

9 November 2022

Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

Teten Masduki mengatakan saat ini membuat sistem birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjadi lebih sederhana.

Baca Selengkapnya

Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

25 Agustus 2022

Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

Sri Mulyani menyatakan APBN saat ini menanggung belanja pensiun seluruh PNS, dari ASN pusat, TNI, Polri dan ASN di daerah dengan jumlah sangat besar.

Baca Selengkapnya