Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana (kiri). TEMPO/ Arif Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ari Dwipayana mengatakan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui Twitter belum tentu dipatuhi partainya. Menurut dia, cuitan SBY bisa jadi hanya komunikasi publik yang tidak diikuti dengan tindakan konkret.
"Meski SBY menyampaikan begitu, partainya sering mengambil posisi yang berbeda," kata Ari ketika dihubungi pada Jumat, 5 Desember 2014. (Baca: Ical Bikin SBY Batal Menyepi)
Tadi malam, presiden keenam ini menyampaikan pandangannya tentang salah satu keputusan Musyawarah Nasional IX Golkar, yang menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan pemilihan kepala daerah langsung. Perpu itu dikeluarkan SBY semasa menjabat sebagai presiden dan telah didukung partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Prabowo.
Namun, dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-IX di Bali baru-baru ini, partai beringin memutuskan menolak perpu itu.
SBY menilai tindakan ini sebagai bentuk menyalahi perjanjian. Dalam cuitannya itu, SBY memutuskan partainya akan menjajaki dukungan dari Koalisi Jokowi untuk mendukung pelaksanaan pilkada langsung.
"Saya telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan dan KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil." (Baca: SBY Putus Hubungan dengan Golkar)
Menurut Ari, Partai Demokrat bisa saja merapat pada PDI Perjuangan dan Koalisi Jokowi sebagaimana diinstruksikan SBY. Namun itu semata untuk meloloskan perpu pilkada.
Adapun untuk urusan lain, Demokrat akan tetap memilih bergabung dengan Koalisi Prabowo. "Secara hitung-hitungan pragmatis, akan lebih menguntungkan bagi Demokrat bila bergabung dengan Koalisi Prabowo. Negosiasi dan power sharing lebih mudah," ujar pengamat dari Universitas Gadjah Mada ini. (Baca: SBY Serukan Merapat ke PDIP)
Ari meyakini tidak akan ada perubahan berarti pada konfigurasi politik dalam Koalisi Prabowo dan Koalisi Jokowi setelah SBY mengeluarkan instruksi itu. "Instruksi itu paling hanya berlaku untuk jangka pendek untuk menyelamatkan citra SBY."
