TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung telah melakukan seleksi hakim konstitusi. Dari sepuluh peserta, Mahkamah meloloskan dua nama yang dianggap berkompeten dan pantas mengisi kursi hakim konstitusi untuk menggantikan hakim yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun.
"Ada dua nama yang lolos dan akan segera diserahkan kepada presiden untuk kemudian diberikan kepada Mahkamah Konstitusi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Selasa, 2 Desember 2014. Dua nama itu dengan nilai tertinggi setelah melakukan proses seleksi yang panjang. (Baca: Mahfud Minta Seleksi Hakim MK Tak seperti Era SBY)
Dua nama itu adalah Suhartoyo, hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, dan Manahan Sitompul, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Ridwan, yang juga terlibat seleksi pemilihan hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung, mengatakan kedua nama ini lolos karena rekam jejaknya baik.
"Proses seleksi melibatkan wakil ketua Mahkamah Agung dan juga seluruh ketua kamar pidana, artinya kelayakan dua calon hakim ini sudah teruji dengan baik," kata Ridwan. "Lolosnya mereka juga tak terlepas dari partisipasi masyarakat, Komisi Yudisial dalam mengawasi seleksi calon hakim konstitusi."
Mahkamah Konstitusi membutuhkan dua hakim yang akan menggantikan Muhammad Alim dan Ahmad Fadlil Sumadi. Keduanya merupakan hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung dan akan memasuki masa pensiun pada awal tahun depan.
Ahmad Fadlil Sumadi sebelumya juga ikut mendaftarkan diri dalam seleksi hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung untuk memperpanjang masa baktinya. Namun, Ridwan mengatakan Fadili tidak lolos lantaran tidak memiliki standar uji kelayakan yang baik.
"Tapi bukan berarti dia saat ini sebagai hakim konstitusi kredibilitasnya tidak baik," ujarnya. Ini kan demi perbaikan saja agar Mahkamah Agung menghasilkan calon hakim konstitusi yang lebih bagus.
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, lembaga itu mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Sembilan hakim tersebut berasal dari unsur lembaga, yakni Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan presiden atau pemerintah.
REZA ADITYA
Berita Lain
Kubu Agung 'Main Mata' dengan Peserta Munas Bali
Tiga Janji Palsu Ical Selama Jadi Ketum Golkar
Risiko jika Jokowi Tenggelamkan Kapal Ilegal
JK: Golkar Bisa Pecah Lagi
Berita terkait
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
10 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaHakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg
12 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaKala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah
14 jam lalu
Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah
14 jam lalu
Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
15 jam lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca SelengkapnyaHari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara
18 jam lalu
MK kembali menggelar sidang sengketa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hasil Pemilihan Legislatif 2024, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaIsi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
1 hari lalu
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
Baca SelengkapnyaPengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu
2 hari lalu
Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.
Baca SelengkapnyaPakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku
2 hari lalu
Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.
Baca SelengkapnyaUlas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
2 hari lalu
Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.
Baca Selengkapnya