TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengklaim, pemerintah serius dalam penegakkan dan pengungkapan kasus HAM masa lalu. Pernyataan ini disampaikan Yasonna, meski terpidana kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, telah bebas.
"Pemerintah akan berusaha mencari aktor intelektual," kata Yasonna, di Istana Negara, Ahad, 30 November 2014. Meski demikian, dia tak mengungkapkan langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk mengungkap aktor kasus pembunuhan di Pesawat Garuda, sepuluh tahun lalu itu.
Yasonna juga belum tahu, apakah ada kemungkinan Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus pengusutan seluruh kasus HAM masa lalu. "Jangan membabi-buta. Dia (Pollycarpus) sudah menjalankan hukuman," kata Yasona.
Menurut Yasona, pemerintah tak bisa mengikuti desakan aktivis dan masyarakat untuk mengkaji ulang bebas bersyarat Pollycarpus. Yasonna berjanji, kalau Pollycarpus melanggar hukum, Kementerian Hukum dan HAM akan menariknya kembali ke penjara.
Pernyataan serupa juga disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Ia menyatakan, Jokowi tak akan melakukan intervensi terhadap keputusan hukum bagi Pollycarpus. Menurut dia, presiden sudah memahami seluruh proses yang telah dijalani termasuk remisi dan bebas bersyarat. "Semua sudah berjalan sesuai aturan," kata Andi.
FRANSISCO ROSARIANS
Topik terhangat:
Golkar Pecah |Interpelasi Jokowi | Ritual Seks Kemukus | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY
Pollycarpus Bebas, Allan Nairn Beberkan Data TPF
Ahok Idolakan Arsenal Karena Warna Kausnya
Alex Asmasoebrata Bangga Berbesankan Muchdi
Berita terkait
Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot
1 hari lalu
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mencopot jabatan Kepala Rutan Sukadana Azis Gunawan buntut narapidana kabur
Baca SelengkapnyaKemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel
10 hari lalu
Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.
Baca SelengkapnyaPemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
14 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaSyarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
15 hari lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaJadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
17 hari lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
18 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
18 hari lalu
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca SelengkapnyaKomitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual
18 hari lalu
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
Baca SelengkapnyaMenkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
37 hari lalu
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
39 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya