Syarat Agar Polisi Bisa di Bawah Komando Menteri  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Minggu, 30 November 2014 08:03 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan wacana menempatkan kepolisian di bawah kementerian patut dipertimbangkan. "Kalau dilaksanakan, harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya seusai diskusi "Wajah Politik Kita" di Jakarta, Sabtu, 29 November 2014. (Baca: Ruhut Tolak Ide Polri di Bawah Komando Menteri)

Dalam visi-misi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberi gagasan menempatkan kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri. Penempatan semacam itu, ujar Fadli, seperti yang ada di negara lain.

Ia menyebut usulan tersebut dapat dikaji lebih dalam untuk melihat dampak baik dan buruknya. "Saya sementara ini tidak dalam melihat itu bagus atau tidak," ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu. Memang, tutur Fadli, selama ini konstitusi memposisikan kepolisian di bawah presiden. (Baca: Jokowi Sibuk, Menhan Usul Polri di Bawah Menteri)

Menurut Fadli, kepolisian lebih mudah dikoordinasi jika di bawah kementerian. Di sisi lain, tugas Kementerian Dalam Negeri lebih berat karena bertanggung jawab dalam permasalahan kependudukan. "Penataan ini tidak cukup hanya dengan waktu pendek sebelum diimplementasikan, karena butuh solialisasi."

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai Kepolisian RI sebaiknya di bawah kementerian tertentu karena kesibukan presiden yang luar biasa. "Dulu, tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi presiden. Kalau ada dualisme, masih ada Menhan. Tidak bisa presiden sekarang mengurusi polisi. Repot dia," tutur Ryamizard di Istana Bogor, Jumat, 28 November 2014. (Baca: Curhat Moeldoko ke Jokowi: Dongkrak Peran BAIS)

Ryamizard menilai, cepat atau lambat, kepolisian nantinya akan berada di bawah kementerian. Alasannya, hampir di seluruh dunia, kepolisian berada di kementerian tertentu. (Baca: Atasi Konflik TNI-Polri, Pendidikan Disatukan)

MARIA YUNIAR




Baca Berita Terpopuler:
Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY
Fadli Zon: Lulusan SD Juga Bisa Naikkan Harga BBM
Posisi Jokowi Digeser Joshua Wong di Polling Time
Siapa Pollycarpus, Eksekutor Pembunuhan Munir?
Agung Siap Bubarkan Presidium, Ini Syaratnya




Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

8 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

9 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

9 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

14 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

16 jam lalu

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

Perkumpulan Galaruwa kembali melengkapi bukti perihal laporan atas dugaan intoleransi ke Bareskrim Polri perihal kasus pembubaran ibadah.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

16 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

17 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Ketua RW Minta Pengurus Masjid Al Barkah Serius Laporkan Kontraktor ke Polisi Lantaran Pembangunan Mangkrak

18 jam lalu

Ketua RW Minta Pengurus Masjid Al Barkah Serius Laporkan Kontraktor ke Polisi Lantaran Pembangunan Mangkrak

Ketua Rukun Warga 02 Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, Amir Muchlis, berharap kontraktor Masjid Al Barkah, Ahsan Hariri, dilaporkan ke polisi.

Baca Selengkapnya

Arak-arakan Geng Motor Bawa Celurit Resahkan Warga Tangerang, Polisi Belum Bertindak

19 jam lalu

Arak-arakan Geng Motor Bawa Celurit Resahkan Warga Tangerang, Polisi Belum Bertindak

Arak-arakan geng motor membawa senjata tajam itu melintas di jalan raya tetapi belum ada tindakan kepolisian Tangerang.

Baca Selengkapnya

2 Pencuri Kantor MRP Papua Pegunungan Ditangkap saat Angkut 4 Komputer Pakai Motor

21 jam lalu

2 Pencuri Kantor MRP Papua Pegunungan Ditangkap saat Angkut 4 Komputer Pakai Motor

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jayawijaya menangkap 2 pencuri di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan.

Baca Selengkapnya