Fadli Zon: Interpelasi Tak Perlu Disakralkan

Reporter

Sabtu, 29 November 2014 16:57 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyatakan belum melihat bukti dukungan interpelasi. "Sampai sekarang belum ada di meja pimpinan," ujarnya dalam diskusi Wajah Politik Kita, Sabtu, 29 November 2014.

Ia mendapat informasi adanya 200 orang di DPR yang mendukung interpelasi. Namun Fadli belum melihat cover letter, termasuk alasan penggunaan hak interpelasi. Ia menuturkan, interpelasi seharusnya dilihat sebagai hal yang biasa dan tidak perlu disakralkan. "Tidak perlu paranoid terhadap interpelasi," ujarnya. (Baca: Ruhut: Demokrat Tolak Dukung Hak Interpelasi)

Fadli mengungkapkan, penggunaan hak interpelasi bukan merupakan usaha untuk memakzulkan presiden. Melalui interpelasi, DPR meminta penjelasan kepada presiden mengenai kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Ia menyebut kelak rakyat akan menyaksikan penjelasan pemerintah masuk akal atau tidak.(Baca:Bambang Soesatyo Galang Penandatangan Interpelasi)

Fadli menilai ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah bisa menaikkan harga ketika harga minyak dunia US$ 105 per barel. Saat ini, ia melanjutkan, harga masih US$ 73 per barel.

"Ini lebih rendah dari harga dunia," kata dia. Selain itu, Fadli melanjutkan, masih banyak masyarakat menengah ke bawah yang miskin dan hampir miskin. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. (Baca: Krisna Mukti Emoh Interpelasi Jokowi)

Fadli menduga kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah sebagai bagian liberalisasi. Pemerintah, kata Fadli, menginginkan adanya anggaran untuk menjalankan program, tapi belum mengupayakan usaha lain. Misalnya, dengan meningkatkan pendapatan pajak serta menutup kebocoran dari illegal fishing, mining dan logging.

"Belum lagi penyelundupan BBM yang masih marak," ucapnya. Fadli mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan upaya-upaya tersebut sebelum menaikkan harga BBM. Jika sudah tidak ada jalan lain, kenaikan harga BBM pun masuk akal untuk ditempuh.

MARIA YUNIAR

Berita Lain
Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus 'Ganyang Malaysia'
Jokowi dan SBY Seolah Saling 'Sindir' di Medsos
Kapal Diusir, Media Jiran Tuding Jokowi Sekutu AS
3 Cerita Manis dan Pahit Malaysia di Era Jokowi




Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

13 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

22 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya