TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan komentar mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam media sosial seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab komentar itu justru menimbulkan berbagai interpretasi di masyarakat. "Menurut saya itu cara SBY saja untuk mencari perhatian usai menjabat sebagai presiden," ujar Ari ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 29 November 2014 (baca juga: Jokowi dan SBY Seolah Saling 'Sindir' di Medsos ).
Jumat siang, SBY melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, menulis cuitan yang mengatakan, "Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*."
Setelahnya, SBY melanjutkan cuitannya dengan menulis, "Setiap pemimpin pastilah ingin berbuat yg terbaik. Tidak ingin jadi diktator atau tiran & kemudian harus jatuh, spt yg kerap terjadi. *SBY*."
Di malam harinya, Jokowi dengan akun resminya menulis status di Facebook yang seolah membalas cuitan SBY. Ia menulis, "Kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan-tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat, bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja."
Jokowi kemudian menuliskan juga, "Dan dalam kepemimpinan saya, hal paling penting adalah membangun kepercayaan rakyat dengan kesadaran penuh bahwa ada tujuan-tujuan besar negara ini menuju kemakmuran Indonesia Raya."
Ari menduga SBY merasa iri dengan perhatian dan dukungan yang diterima Jokowi dari masyarakat. Oleh karenanya ia menulis bahwa pemerintah yang ucapannya selalu diterima akan menjadi tiran ke depannya.
Pada masa pemerintahan SBY, kata Ari, bentuk dukungan kepada pemerintah tak sebesar masa Jokowi. Menurut Ari, hal itu akibat SBY yang terlalu banyak melakukan pencitraan. "Jokowi ini kan antitesa dari SBY, wajar kalau masyarakat beralih kepadanya. Status SBY hanyalah upaya untuk mencari perhatian lagi," ujarnya
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
38 menit lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
