Kementerian Hukum Gandeng TNI Jaga Lapas
Kamis, 27 November 2014 21:42 WIB
Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko. ANTARA/M Rusman
TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Suderajad menemui Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Markas Besar TNI Cilangkap, hari ini, Kamis, 27 November 2014. Handoyo hedak membicarakan keinginannya menggandeng tentara untuk bekerjasama dalam mengamankan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Menurut Handoyo saat ini Kementerian Hukum kurang memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengamankan lapas. Sehingga ia berharap TNI bisa membantunnya. "Kami harapkan penjaga-penjaga Lembaga Pemasyarakatan nantinya berasal dari orang-orang terlatih yang mempunyai disiplin tinggi dan itu hanya dimiliki oleh prajurit TNI", kata Handoyo dalam siaran pers resmi Mabes TNI. Bahkan dia ingin kerjasama tambahan yakni di bidang pendidikan dan pembinaan mental. Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang ditemani sejumlah pejabatnya mengapresisasi rencana kerjasama tersebut. Menurut dia, TNI selalu bersedia kerjasama demi kepentingan dan keamanan negara. "Namun dengan catatan harus ada payung hukum, makanya nantinya akan dibuat semacam MoU", kata dia. INDRA WIJAYA
Terpopuler :BBM Naik, Chatib: Alhamdulillah, Benar Sekali Kelanjutan Petral Ditentukan Enam Bulan Lagi Iklan Mastin Jadi Guyonan, Apa Kata Produsen? Lelang Jabatan di ESDM Mulai Awal Desember
Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
1 hari lalu
Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca Selengkapnya
Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
1 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca Selengkapnya
Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
1 hari lalu
Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca Selengkapnya
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik
8 hari lalu
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik
PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.
Baca Selengkapnya
Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK
21 hari lalu
Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK
Berikut syarat kunjungi bagi narapidana, termasuk tahanan KPK. Ketahui pula hak dan kewajiban napi.
Baca Selengkapnya
Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
21 hari lalu
Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca Selengkapnya
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
23 hari lalu
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya
159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar
23 hari lalu
159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar
Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.
Baca Selengkapnya
Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai
25 hari lalu
Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai
Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.
Baca Selengkapnya
KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham
26 hari lalu
KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham
KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
8 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
15 jam lalu
15 jam lalu
15 jam lalu
15 jam lalu
17 jam lalu
19 jam lalu