KPK Jilid Tiga Pernah 'Dipimpin' Empat Orang  

Reporter

Rabu, 26 November 2014 22:02 WIB

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (ki-ka) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto berbincang dengan wartawan dalam rangka Halalbihalal di gedung KPK, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi jilid tiga ternyata pernah "merasakan" hanya dipimpin empat orang selama berbulan-bulan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan hal itu terjadi saat komisioner yang lain, Adnan Pandu Praja, sakit. "Pak APP waktu itu sakit dan harus absen selama beberapa bulan, tapi KPK tidak goyah," kata Bambang di Hotel Le Meridien Jakarta, Selasa, 26 November 2014.

Untuk itu, Bambang meminta publik tidak khawatir jika KPK terpaksa dipimpin oleh empat orang karena salah satu pemimpin, Busyro Muqoddas, berakhir masa tugasnya pada 10 Desember 2014, setahun lebih dulu ketimbang empat pemimpin lain yang berakhir pada 20 Desember 2015. "Tak perlu khawatir," ujar Bambang.

Bahkan, menurut Bambang, KPK tetap bakal perkasa meski dipimpin dua komisioner. "Kepolisian dan Kejaksaan yang hanya dipimpin satu orang saja bisa membawahi ribuan pegawainya," kata dia. (Baca: KPK Tolak Busyro Muqoddas Diganti Tahun Ini)

Bambang lebih khawatir jika ada orang yang tidak jelas menjadi pemimpin KPK. "Orang yang jelas (lama) saja ritmenya belum tentu masuk, chemistry-nya itu perlu wakt. Itu yang mesti dipikirkan," ujar mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tersebut.

Ketua panitia seleksi yang diketua Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin, mengirim dua nama kandidat pemimpin KPK ke presiden pada Agustus lalu. Dua kandidat tersebut adalah Wakil Ketua KPK saat ini, Busyro Muqoddas, dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata.

KPK mungkin hanya bakal dipimpin empat orang untuk sementara waktu lantaran beberapa anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta adanya seleksi ulang karena proses penjaringan saat itu dilakukan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Komisi Hukum juga setuju bila hanya empat komisioner yang memimpin KPK selama proses seleksi pengganti Busyro berlangsung. (Baca juga: KPK Tuding DPR Tak Dukung Pemberantasan Korupsi)

LINDA TRIANITA

Topik Terhangat
Paloh, Jokowi & Sonangol | Interpelasi Jokowi | Ritual Seks Kemukus | Susi Pudjiastuti | Golkar Pecah

Berita Terpopuler
3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical
Usai Dikudeta, Ical Bertemu Prabowo
Ricuh Partai Golkar, Muladi: Pemecatan Ical Sah
Muladi Keluar dari Munas Golkar Tandingan
Jokowi Kian Jauh Tinggalkan Obama di Polling Time




Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

15 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

18 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

23 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

1 hari lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

1 hari lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

1 hari lalu

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya