TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan jika saham PT Bank Central Asia anjlok gara-gara terseret kasus dugaan korupsi yang menjerat bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo sebagai tersangka, maka itu merupakan risiko yang harus diterima. Ini peringatan supaya korporasi swasta tak 'main-main' dalam menjalankan bisnisnya.
"Terus gara-gara itu (anjlok), kami harus menjual reputasi, kan gila. Enggak lah," kata Bambang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 26 November 2014. (Baca: Skandal Pajak Hadi Poernomo, KPK Endus Peran BCA)
Bambang menyebut pergeseran saham korporasi karena kasus korupsi bisa saja terjadi. Menurut Bambang, hal yang sama bisa berlaku untuk PT Sentul City yang menurut dia mengalami penurunan saham karena bosnya, Cahyadi Kumala, jadi tersangka penyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin.
Sedangkan BCA terseret kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Hadi Poernomo. Hadi, ketika menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 2003, mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA. Sehingga, BCA tak membayar Rp 375 miliar ke negara. KPK menganggap itu sebagai kerugian negara. (Baca juga: KPK Tetapkan Hadi Poernomo sebagai Tersangka)
Wakil Ketua KPK yang lain, Busyro Muqoddas, membantah lembaganya merahasiakan nama-nama saksi yang dipanggil terkait dengan kasus BCA dengan alasan agar saham bank tersebut tak jatuh. "Setahu saya tidak begitu," katanya. "Terlalu rendah kalau KPK dituduh seperti itu," kata Busyro di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin, 25 November 2014.
LINDA TRIANITA | MUHAMAD RIZKI
Topik Terhangat
Paloh, Jokowi & Sonangol | Interpelasi Jokowi | Ritual Seks Kemukus | Susi Pudjiastuti | Golkar Pecah
Berita Terpopuler
3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical
Usai Dikudeta, Ical Bertemu Prabowo
Ricuh Partai Golkar, Muladi: Pemecatan Ical Sah
Muladi Keluar dari Munas Golkar Tandingan
Jokowi Kian Jauh Tinggalkan Obama di Polling Time
Berita terkait
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
13 menit lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
27 menit lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
2 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
2 jam lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
6 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
9 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
11 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
17 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
22 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya