TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla meminta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar tak saling pecat hanya karena perbedaan pendapat dan polemik internal. DPP kubu Aburizal Bakrie dengan Presidium Penyelamatan Partai pimpinan Agung Laksono saling klaim pemecatan pascakisruh penetapan waktu musyawarah nasional. "Kalau perbedaan pendapat jangan pecat-pecatlah. Beda pendapat itu boleh," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Rabu, 26 November 2014. (Baca: Ical Dikudeta, Koalisi Prabowo Bisa Megap-megap)
Ia menyatakan Golkar harus menyelesaikan masalah internal melalui langkah demokratis. Perpecahan Golkar, menurut JK, justru akan membahayakan situasi politik dalam negeri. Pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut harus mampu menampung dan memfasilitasi kepentingan dua kubu yang berpolemik. "Saya sudah komunikasi (Ical dan Agung), tentu sekarang lagi dicari solusi yang baik." (Baca: 3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical)
JK sendiri enggan menanggapi lebih detail soal keputusan Agung untuk mengajukan susunan pengurus Golkar yang baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia hanya berharap setiap dinamika termasuk pergantian pengurus harus sesuai dengan aturan partai, terutama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. "Yang diharapkan tak boleh ada intervensi dan intimidasi," kata JK. (Baca: Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham)
Kisruh internal Golkar meninggi setelah DPP menggelar rapat pleno dengan keputusan sepihak soal pelaksanaan munas pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Pengurus lain yang kecewa terhadap keputusan kubu Ical langsung mengambil alih dengan membentuk presidium. Diketuai Agung, presidium mayoritas diisi calon ketum Golkar, yaitu Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Tohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yoris Raweyai, dan Agun Gunandjar Sudarsa. (Baca: Pleno Golkar Rusuh, Theo Sambuaga Dilempari Aqua)
Ketua Panitia Pelaksana Munas Golkar Ahmadi Noor Supit menolak tegas keberadaan Presidium Penyelamatan Golkar yang dipimpin Agung. Posisi presidium tak diakui dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. "Kami tak mengenal presidium karena tak ada dalam AD dan ART. DPP harus tegas pada siapa pun, apakah dia pengurus atau petinggi, harus diberikan sanksi (bila salah)," katanya di Jakarta, Selasa, 25 November 2014. (Baca: Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham)
