Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengikuti rapat kerja bersama komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan tak akan mengadopsi program Indonesia Mengajar. Padahal Anies merupakan penggagas program mengajar ke pelosok negeri ini ketika masih menjabat rektor Universitas Paramadina.
"Indonesia mengajar itu aktivitas masyarakat. Jangan aktivitas masyarakat diikutcampurkan dalam urusan pemerintah," kata Anies seusai peluncuran program Indonesia Wow! di auditorium RRI, Sabtu, 22 November 2014.
Menurut Anies, program Indonesia Mengajar yang telah Anies laksanakan tetap akan berjalan seperti biasa. Sedangkan pemerintahan juga punya program yang khusus menyiapkan guru-guru di daerah pelosok. Program itu dikenal dengan program penyiapan guru untuk daerah tertinggal. (Baca: Menteri Anies Janji Benahi 70 Persen Sekolah Buruk)
Program Indonesia Mengajar merupakan program mengirim tenaga pendidik muda ke sekolah-sekolah di pelosok. Program ini bertujuan meningkatkan motivasi pelajar di pelosok untuk berkembang, dan sebagai ajang bertukar ilmu dari tenaga pengajar muda dan profesional. Program ini sudah dimulai sejak 2010 lalu dengan mengirim tenaga pengajar selama dua tahun. (Baca: Menteri Anies Ditantang ICW Hapus Ujian Nasional)
Berbeda dengan Indonesia Mengajar, program yang disiapkan kementerian lebih bersifat jangka panjang. Tak hanya menyiapkan guru, pemerintah, kata Anies, juga akan memenuhi sarana dan prasarana pendidikan di seluruh penjuru negeri. "Sekarang kami sedang menginventarisir kebutuhan di setiap daerah," ujar Anies.
Perbaikan kualitas pendidikan merupakan salah satu program andalan yang digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo ketika berkampanye. Jokowi mengatakan perbaikan kualitas pendidikan akan menjadi penentu kemajuan bangsa. Jokowi juga berjanji memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Untuk membantu masyarakat miskin mendapat akses pendidikan, Jokowi juga telah menyiapkan program Kartu Indonesia Pintar.
