TEMPO.CO, Semarang - Sejumlah kelompok buruh di Semarang, hari ini, Jumat, 21 November 2014, menggelar unjuk rasa, menolak keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Mereka yang menamakan diri Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah itu, berdemo di depan kantor gubernur. Nanang Setiyono, aktivis Gerbang, menilai besaran upah yang ditetapkan Ganjar masih di bawah kelayakan buruh. “Kami kecewa karena Ganjar tak berani menetapkan upah sesuai aspirasi buruh,” kata dia.
Buruh ini juga kecewa atas sikap Ganjar yang sudah berkoordinasi dengan DPRD Jawa Tengah tapi setelah itu melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Dalam unjuk rasa itu, mereka membawa berbagai atribut aksi, seperti spanduk, poster, dan alat pengeras suara. Mereka juga ada yang memainkan aksi teatrikal.
Ganjar menetapkan UMK untuk 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, kemarin. Kota Semarang memiliki upah tertinggi dengan Rp 1.685.000, sedangkan Cilacap bagian barat dan Banyumas memiliki upah terendah dengan Rp 1.100.000. Dari 35 kabupaten/kota itu, daerah yang sudah mencapai angka KHL sebanyak 31 kabupaten/kota.
Adapun yang belum KHL sebanyak 6 kabupaten. Pencapaian KHL terhadap UMK di Jawa Tengah, rata-rata 100,33 persen. Rata-rata kenaikannya sebesar Rp 157,929 atau 14,96 persen.
Menanggapi adanya aksi buruh, Ganjar menilai itu wajar-wajar saja. “Setiap tahun pasti begitu,” kata dia. Menurut dia, setiap tahun penentuan UMK pasti akan selalu ramai. Sebab, selalu ada ketidaksepahaman antara buruh dan pengusaha. Untuk itu, Ganjar mengusulkan agar dibuat regulasi yang ketat sebagai standar penentuan UMK. Misalnya, buruh dan pengusaha sepakat untuk UMK naik 10 persen setiap tahun.
ROFIUDDIN
Berita Terpopuler:
Deklarasi KMP: Turunkan Jokowi, Ganti Prabowo
Alasan Jokowi Pakai Pesawat Ekonomi ke Wisuda Anak
Alasan Jokowi Pilih Prasetyo Jadi Jaksa Agung
Berita terkait
Prabowo: Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Ya Jangan Mengganggu
9 hari lalu
Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dalam pemerintahannya nanti.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai
10 hari lalu
Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.
Baca SelengkapnyaBerita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok
11 hari lalu
Berita soal Sri Mulyani masuk radar PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta masuk menjadi berita politik terpopuler di kanal Nasional.
Baca SelengkapnyaGanjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan
11 hari lalu
Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.
Baca SelengkapnyaGanjar Deklarasi Berada di Luar Pemerintahan, Gibran: Masukan Oposisi Tetap Kita Tampung
11 hari lalu
Gibran Rakabuming Raka tampak terkejut saat dimintai tanggapan soal pernyataan Ganjar Pranowo yang memilih akan menjadi oposisi
Baca SelengkapnyaSinggung soal Pilpres 2024 Tak Benar, Ganjar: Jangan Dikloning di Pilkada
11 hari lalu
Ganjar Pranowo, mengatakan tidak mau buruknya Pilpres 2024 terulang di Pilkada serentak akhir tahun nanti.
Baca Selengkapnya3 Poin Deklarasi Oposisi Ganjar Pranowo terhadap Pemerintahan Prabowo
12 hari lalu
Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendeklarasikan untuk beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut 3 poin deklarasi Ganjar.
Baca SelengkapnyaGanjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan Mahfud Md?
12 hari lalu
Ganjar menjadi oposisi guna menegakkan mekanisme check and balances terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagaimana dengan Mahfud Md?
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo
12 hari lalu
Ganjar Pranowo memilih menjadi oposisi pemerintahan Prabowo guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?
16 hari lalu
Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?
Baca Selengkapnya