Kata Istana Soal Pemilihan Prasetyo Tak Pakai KPK

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 21 November 2014 17:55 WIB

Mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. Pemanggilan tim transisi oleh Jokowi terkait nama-nama menteri di kabinetnya setelah kemarin gagal diumumkan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui bahwa pemilihan M. Prasetyo menjadi Jaksa Agung dilakukan Presiden Joko Widodo tanpa penelusuran rekam jejak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.

"Memang tidak dilibatkan," kata Andi di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat, 21 November 2014.

Andi beralasan, sesuai dengan komitmen Jokowi, KPK dan PPATK hanya dilibatkan dalam pemilihan menteri kabinet. (Baca: Soal Jaksa Agung, Mahfud Md. Kritik Jokowi)

"Untuk pejabat-pejabat lain, ada mekanisme clearance yang dilakukan Presiden, dan itu dilakukan dengan cara-cara tertentu menggunakan perangkat-perangkat yang ada."

Menurut Andi, perangkat yang dimaksud adalah mekanisme tim penilai akhir yang digunakan dalam memilih pejabat tertentu yang menjadi hak prerogatif Presiden. Andi mengatakan mekanisme ini merupakan hal baku yang berlaku di lembaga kepresidenan. "Mekanismenya melibatkan Presiden, Wakil Presiden, dan menteri terkait."

Selain itu, menurut Andi, mekanisme ini juga bisa melibatkan Badan Intelijen Negara atau instansi lain yang dibutuhkan. "Proses-proses itu sudah dilakukan dalam pemilihan Jaksa Agung," kata Andi. (Baca: Jokowi Pilih Prasetyo, Pukat UGM: Mengagetkan)

Kemarin Jokowi telah resmi melantik Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Keputusan presiden atas pengangkatan Prasetyo diteken Jokowi pada Kamis pagi, 20 November 2014. Sore harinya, Jokowi langsung melantik Prasetyo. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara pada pukul 15.30 WIB.

Pemilihan Prasetyo menuai kritik lantaran dia sebelumnya merupakan politikus Partai NasDem yang menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Prasetyo tidak sepenuhnya politikus. (Baca: Pilih Jaksa Agung, Jokowi Minta Pertimbangan Paloh)

Sebelum menjadi anggota DPR, Prasetyo adalah jaksa. Ia menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada 2005-2006 serta pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Selama menjadi jaksa, tak ada rekam jejak yang menonjol dari pria yang diusung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh itu. Hal ini membuat kompetensi Prasetyo diragukan oleh lembaga-lembaga antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch.

PRIHANDOKO