TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung menggantikan pejabat lama Basrief Arief, Kamis, 20 November 2014. Prasetyo adalah politikus Partai NasDem. Sebelumnya ia pernah menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum. (Baca: Politikus NasDem Jadi Jaksa Agung, Aktivis Berduka)

Terpilihnya Prasetyo mengundang kritikan aktivis lembaga pegiat anti-korupsi dan hak asasi manusia. Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch Donal Faris menganggap pemilihan Prasetyo adalah blunder bagi Jokowi. (Baca: Tantangan Jaksa Agung Baru, Berantas Mafia)

Dalam memilih Prasetyo, kata Donal, Jokowi juga sudah melakukan sejumlah kesalahan selain blunder. Berikut ini tiga dosa-dosa Jokowi saat memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung:

1. Rasa Partai

Menurut Donal, seharusnya Jokowi tidak meminta nama calon ke partai. Sebaliknya, Jokowi harus meminta nama ke lembaga publik terlebih dahulu agar mendapat nama jaksa agung yang diinginkan publik. "Kalau minta partai, ya, jadinya jaksa agung rasa partai nanti. Jokowi bisa dianggap lebih mementingkan suara partai dan ini bahaya," ujarnya. (Baca: Prasetyo, Politikus NasDem Calon Jaksa Agung)

Prasetyo enggan mengomentari tudingan sejumlah pihak yang menganggap dirinya orang titipan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. "Orang boleh saja menduga seperti itu. Orang bebas untuk menduga-duga," kata Prasetyo di halaman parkir Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 November 2014. (Baca: Ruhut: Jika Tak Mampu, Prasetyo Bisa Lempar Handuk)

Prasetyo mengklaim orang seperti Surya Paloh tidak mungkin menitipkan seseorang untuk dijadikan pejabat negara. "Saya rasa semua tahu siapa Pak Surya Paloh dan sudah tahu persis bagaimana track record-nya di dunia politik seperti apa," ujar Prasetyo. (Baca: Prasetyo: Pesan Presiden Kerja Kerja Kerja)

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya