Ratusan Perwira Polisi meninggalkan ruangan Auditoriom Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 6-8, 2012. Kapolri Timur Pradopo mengumpulkan perwira tinggi Kepolisian untuk melakukan arahan kepada anggotanya. Pertemuan ini bersifat internal dan Pers tidak diperbolehkan meliput. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hukum Markas Besar Kepolisian Brigadir Jenderal Moechgiyarto punya pengalaman dites keperjakaannya saat seleksi Akademi Kepolisian pada 1980-an. Menurut dia, kala itu ada petugas kepolisian yang mengetuk lututnya untuk mengetahui kualitas kesehatannya. "Dari situ dilihat kopong atau tidak. Para tim medis pasti sudah punya catatan dan perhitungannya," kata lulusan terbaik Akpol 1986 itu di Gedung Puri Imperium Kuningan, Jakarta, Rabu, 19 November 2014. (Baca: Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan)
Kepolisian kini disorot karena masih melakukan tes keperawanan terhadap para calon polisi wanita. Human Rights Watch, yang mewawancarai sejumlah polwan dan pelamar polwan di enam kota, menyatakan tes keperawanan masih tetap dilakukan. Sejumlah polwan trauma, bahkan pingsan, saat menjalani tes ini. Tes itu tercantum sebagai salah satu syarat yang harus dijalani pelamar polwan dalam website rekrutmen polisi. Human Rights Watch mengkritik tes ini karena dianggap merendahkan martabat perempuan.
Lalu apakah tes serupa juga dilakukan untuk calon polisi laki-laki? Menurut Moechgiyarto, calon polisi laki-laki tak diuji lagi kualitas keperjakaannya. "Mau mengecek laki-laki dari mana? Enggak ada caranya selain diketuk lututnya. Kalau perempuan, kan, gampang diuji keperawanannya," kata bekas Kepala Polda Nusa Tenggara Barat ini. (Baca: Sutarman: Informasi Tes Keperawanan Tak Akurat)
Menurut Moechgiyarto, tes keperawanan dilakukan agar polisi tak kecolongan. Sebab, kata dia, kepolisian pernah menerima seorang polisi wanita yang hamil saat baru dua bulan menjadi anggota. (Baca: Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan Pingsan)
Moechgiyarto menjelaskan bahwa poin penilaian keperawanan disesuaikan dengan poin kepribadiannya. Artinya, kata dia, tak semua calon polwan yang tak perawan akan ditolak. "Kami bisa menilai calon anggota ini tidak perawan karena apa. Bisa jadi karena olahraga, kan? Nah, kalau dia pekerja seks komersial, masak mau diterima di kepolisian?" katanya. (Baca: Polri: Bukan Tes Keperawanan, tapi Tes Kesehatan)
Peneliti BRIN Sarah Nuraini Siregar menanggapi potensi kecemburuan di internal polisi akibat revisi UU Polri yang dapat memperpanjang masa jabatan aparat penegak hukum tersebut.
