Gerindra Siap Interpelasi Kenaikan Harga BBM

Reporter

Editor

I Wayan Agus Purnomo

Selasa, 18 November 2014 10:38 WIB

Wakil Ketua F-Gerindra Sadar Subagjo (kanan) dan Komisi III Desmond. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan akan mengajukan hak interpelasi terhadap pemerintah atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Namun, Desmon menjelaskan, interpelasi akan diajukan setelah melihat respons masyarakat atas kebijakan ini.

"Dalam dua atau tiga hari kami akan mengkaji dampak kebijakannya kepada masyarakat," kata Desmond saat dihubungi, Senin, 17 November 2014. Jika kebijakan itu berdampak negatif bagi masyarakat, Desmond akan segera mengajukan hak interpelasi. (Baca: BBM Naik Rp 2000, Tarif Angkutan Naik Pekan Ini)

Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter di Istana Merdeka, kemarin malam. Jokowi mengklaim subsidi BBM akan dialihkan ke sektor produktif. (Baca: Warga Berharap Ini Terakhir Kali Pemerintahan Jokowi Naikkan Harga BBM)

Desmond menganggap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM cacat hukum karena diumumkan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini juga mengecam aturan pemangkasan subsidi ini yang dikeluarkan melalui instruksi presiden.

Namun, Desmond menerangkan, Gerindra belum resmi bersikap atas kebijakan ini. "Yang pasti, dalam kebijakan pemerintah, kami melihat ada sesuatu yang salah," kata Desmond.

ROBBY IRFANY




Terpopuler
Islah DPR, Pramono Anung Sindir Fadli Zon
Jadi Menteri Jokowi, Mengapa Susi Lapor Mega?
Jokowi Jadi Koki, Benarkah Australia Menghina?
Harga Premium Kini Rp 8.500, Solar Rp 7.500
Fahri Hamzah Ingin DPR Tetap Berkelahi
Kenaikan Harga BBM, Begini Hitungan Faisal Basri
Jokowi: Harga BBM Naik Rp 2.000 Per Liter

Kenaikan Harga BBMDPRDesmond J. Mahesa

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

9 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

10 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

10 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

15 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

17 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

18 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

22 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi