TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya sedang mengkaji peran Kementerian Kehutanan dalam kasus dugaan suap pengurusan lahan di Provinsi Riau dan Kabupaten Bogor.
Kementerian Kehutanan merupakan satu-satunya lembaga yang bisa mengubah status alih fungsi hutan. "Coba perhatikan dari beberapa operasi tangkap tangan, selalu ada kaitan antara kewenangan dari pihak yang punya otoritas untuk alih lahan. Jadi, KPK harus mengkaji yang ada di situ, artinya penyelidikan dan penyidikannya," kata Bambang di kantornya, Senin, 17 November 2014. (Baca: Periksa Ketua MPR, KPK Belum Singgung Soal Suap)
Menurut Bambang, saat ini lembaganya mengintensifkan pemeriksaan untuk mendalami proses perizinan. "Perizinan itu harus ada rekomendasi. Rekomendasi itu disampaikan ke Kementerian. Ini makanya Kementerian Kehutanan perlu kami cek." (Baca: Zulkifli Hasan: Tata Ruang Riau Prestasi)
Bambang membantah KPK sudah menemukan indikasi Kementerian Kehutanan "masuk angin" alias diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. "Belum. Sekarang masih mengintensifkan pemeriksaan itu. Tapi pada saatnya, kalau memang ada indikasi itu, pasti kami kemukakan," ujarnya. (Baca: KPK Periksa Lagi Ketua MPR Zulkifli Hasan)
Sebelumnya, dua hari berturut-turut sejak Selasa minggu lalu, mantan Menteri Kehutanan yang saat ini menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, diperiksa penyidik KPK terkait dengan kasus dugaan suap perizinan alih fungsi hutan di Provinsi Riau dan Kabupaten Bogor.
Politikus Partai Amanat Nasional itu diperiksa sebagai saksi untuk bos PT Sentul City sekaligus petinggi PT Bukit Jonggol Asri, Kwee Cahyadi Kumala alias Swee Teng. Selanjutnya, dia diperiksa sebagai saksi untuk pengusaha Riau bernama Gulat Medali Emas Manurung.
Cahyadi menjadi tersangka karena diduga menyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin. Sedangkan Gulat disangka menyuap Gubernur Riau Annas Maamun. Yasin kini merupakan terdakwa penerima suap, sementara Annas berstatus tersangka penerima suap.
