WNI Mau Pindah ke Malaysia, Tjahjo Surati Gubernur

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 11 November 2014 11:26 WIB

Seorang petugas berjalan di halaman Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jakarta (20/02). Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kawasan Taman Surapati sempat disadap, ada tiga alat penyadap yang diletakkan di tempat tidur, ruang tamu dan tempat makan yang berhasil ditemukan. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ia telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek terkait dengan ancaman warga sepuluh desa di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang ingin pindah warga negara ke Malaysia. (Baca: Soal Kolom Agama di KTP, Menteri Tjahjo Ikut Tokoh Agama)

Warga di sepuluh desa tersebut ingin pindah menjadi penduduk Negara Bagian Serawak, Malaysia, lantaran merasa nasibnya tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. "Kami minta Gubernur mengecek langsung," kata Tjahjo di Gedung Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, Senin, 10 November 2014.

Selama ini, kata Tjahjo, mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan terisolasi dari dunia luar karena tak ada akses yang mumpuni menuju Long Apari, kecamatan berpenduduk sekitar 4 ribu orang. Kabar yang beredar, mereka mengalami kelaparan. (Baca juga: Menteri Tjahjo Soroti Pengelolaan Anggaran Pemda)

Tjahjo mengatakan belum mendapat balasan surat dari Awang. Namun ia menegaskan akan mempertahankan semua warga negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Gak bisa dong, warga negara kita harus dijaga, sejengkal tanah pun harus dijaga. Jangan sampai mereka pindah warga negara," ujar dia.

TIKA PRIMANDARI| ANTARANEWS

Baca Berita Terpopuler

Jokowi Jadi Primadona di APEC

Bahasa Inggris Jokowi Dipuji

Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia

Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana

FPI Siapkan Pengganti Ahok, Namanya Fahrurrozi



Berita terkait

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

3 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

4 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

4 hari lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

12 hari lalu

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

13 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

54 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

55 hari lalu

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

7 Maret 2024

Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membuat kajian mengenai status kewarganegaraan.

Baca Selengkapnya