PAN Akui Ada Bagi-bagi Kursi Pimpinan DPR

Reporter

Selasa, 11 November 2014 08:40 WIB

Ketua fraksi Partai Amanat Nasional DPR Tjatur Sapto Edi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy mengatakan semangat pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kebersamaan. "Intinya, Koalisi Indonesia Hebat bisa masuk menjadi pimpinan alat kelengkapan," kata Tjatur saat dihubungi Tempo, Senin, 10 November 2014.

Menurut dia, pembagian alat kelengkapan DPR itu sudah dibicarakan dengan sungguh-sungguh oleh perwakilan Koalisi Prabowo dan Koalisi Jokowi. Tjatur menilai kesempatan yang diraih kedua pihak sebagai kemajuan berarti dalam dinamika politik di parlemen, meskip Koalisi Prabowo tidak memiliki wakil di kabinet. "Bagus, kan, Koalisi Jokowi ada perwakilan pimpinan di parlemen," katanya. (Baca: Fadli Zon: Tidak Akan Bagi-bagi Pimpinan Komisi)

Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, Koalisi Jokowi akan memperoleh jatah 16 kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Lima pos pimpinan ditentukan oleh Koalisi Prabowo dan sebelas lainnya diserahkan kepada Koalisi Jokowi. Adapun lima pos pimpinan yang sudah ditentukan ialah Wakil Ketua Komisi XI, Wakil Ketua Badan Anggaran, Wakil Ketua Badan Legislasi, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan. (Baca: Pramono: Kami Ingin Keterwakilan Pimpinan DPR)

Tjatur mengungkapkan, kesepakatan yang dicapai Koalisi Prabowo dan Koalisi Jokowi berlandaskan asas keadilan dan kemanfaatan. Dengan begitu, dia menambahkan, parlemen bisa langsung bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

RAYMUNDUS RIKANG

Terpopuler
Jokowi Jadi Primadona di APEC
Bahasa Inggris Jokowi Dipuji
Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia
Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana







Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

7 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya