Menteri Yasonna Siap Hadapi Interpelasi DPR

Reporter

Senin, 10 November 2014 20:00 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan tak khawatir dengan wacana interpelasi yang akan diajukan Dewan Perwakilan Rakyat. Interpelasi itu berkaitan dengan surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Surabaya pertengahan Oktober lalu. “Interpelasi itu hak mereka (DPR) ,”kata Yasonna saat dihubungi, Senin, 10 November 2014. (Baca:Pemerintah Diminta Jangan Intervensi Kisruh PPP)


Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu yakin bila jadi dikeluarkan, keputusan interpelasi itu sudah melewati proses dan mekanisme di internal DPR. Namun dia mengingatkan penggunaan hak interpelasi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. “Harus menyangkut kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,”ujar Yasonna. (Baca: DPP PPP Djan Faridz Akan Interpelasi Menkumham )


Hingga saat ini, Yasonna mengaku belum menerima surat panggilan dari DPR terkait keputusan itu. Dia baru sebatas mengetahui rencana pemanggilan dari media. Namun bila undangan itu benar-benar sudah ia terima, Yasonna berjanji akan hadir. “Saya dengan senang hati akan menjalani pemanggilan tersebut.” (Baca juga: Konflik PPP, Menteri Laoly: Repot Ini )


Wacana interpelasi pertama kali dimunculkan oleh Dewan Pimpinan PPP pimpinan Djan Faridz. Wacana ini disambut sejumlah politikus pendukung Prabowo Subianto yang berkongsi dengan Djan di parlemen.


Djan menuding Yasonna bertindak melangkahi aturan perundangan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP Partai versi Romahurmuziy. Surat itu kata Djan juga bertentangan dengan keputusan Kemenkumham yang dikeluarkan sebulan sebelumnya yang merekomendasikan agar konflik internal PPP diselesaikan melalui Mahkamah Partai.


Advertising
Advertising

DEVY ERNIS


Terpopuler
Di Beijing, Jokowi Sentil Kualitas Produk Cina
Pramono: Sore Ini KMP dan KIH Tanda Tangani Kesepakatan
Ini Kata PDIP Pasca-Kesepakatan Dua Koalisi
Jokowi Menjajal Kereta Api Paling Cepat di Dunia
Buat Onar di Jalan Tol Simatupang, 6 Suporter Bola Diperiksa

Berita terkait

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

1 hari lalu

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mencopot jabatan Kepala Rutan Sukadana Azis Gunawan buntut narapidana kabur

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

10 hari lalu

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

15 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

15 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

17 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

18 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

18 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

18 hari lalu

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

38 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

39 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya