Busyro Belum Terima Undangan Seleksi dari DPR  

Reporter

Senin, 10 November 2014 12:36 WIB

Pimpinan KPK dan juga sebagai calon Pimpinan KPK Busyro Muqoddas, di diskusi `Mengenal Sosok Capim KPK dan Gagasan Pemberantasan Korupsi Capim KPK` di Cikini, Menteng, Jakarta, 7 Oktober 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas belum menerima kabar mengenai jadwal uji kepatutan dan kelayakan dari Dewan Perwakilan Rakyat. "Sampai saat ini belum ada undangan uji kelayakan dari Komisi Hukum DPR," kata Busyro di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 10 November 2014. (Baca: KPK Harap Dualisme Pimpinan DPR Tak Ganggu Seleksi)

Menurut Busyro, meski belum menerima undangan, dia selalu mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi. Persiapan, kata Busyro, dia lakukan mengingat masa kerjanya berakhir pada 10 Desember mendatang. (Baca: Busyro Habis-habisan Ikuti Seleksi Pimpinan KPK)

Busyro mengatakan, bila sampai mendekati 10 Desember 2014 DPR belum juga memanggilnya untuk melakukan uji kelayakan, dia akan kembali ke Yogyakarta. "Saya merasa tidak terganggu, kalau kegaduhan di DPR belum selesai juga dan belum memanggil saya, ya, saya berhenti di KPK," ujarnya. (Baca juga: Capim KPK, SBY Kirim Nama Busyro dan Roby ke DPR)

Pada pertengahan Oktober lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyerahkan dua nama yang lolos seleksi pimpinan KPK kepada DPR. Kedua nama itu adalah Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, yang menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet. Mereka akan diseleksi DPR untuk menduduki kursi pimpinan KPK menggantikan Busyro. Namun proses seleksi di DPR hingga kini masih tertunda lantaran adanya konflik internal di parlemen.

REZA ADITYA

Baca juga:
Kontras Sarankan Kolom Agama Dihapus
'Penculik Bung Karno' Jadi Pahlawan Nasional
Baghdadi, Pemimpin ISIS, Terluka Parah
Keluarga 43 Mahasiswa Meksiko Tuntut Keadilan

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

5 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

9 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

11 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

17 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

22 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya