TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengatakan aktivis terbiasa dengan dunia orasi. Aktivis selalu bicara tanpa basa-basi di hadapan massa. Individu seperti anggota Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, kata dia, terbiasa tampil di depan dan mengambil keputusan. "Sayangnya, mereka tak memiliki keterampilan untuk mendengar," kata Lucius saat dihubungi Tempo, Kamis, 6 November 2014.
Lucius menyarankan agar Adian, yang pernah aktif di lembaga swadaya masyarakat Forum Kota, menyingkirkan ego aktivisnya. Musababnya, kini Adian tak memiliki kekuatan saat menjadi aktivis lantaran harus tunduk kepada keputusan partai. Apalagi "ocehan-ocehan" politikus di DPR tidak ada intinya dan berputar-putar. "Para aktivis ini stres. Pembenarannya, mereka tidur," ujar Lucius. (Baca: Adian Napitupulu Dianggap Sulit Beradaptasi di DPR)
Lucius menilai wajar jika Adian tidur saat sidang paripurna pada awal jabatannya. Dulu, kata dia, aktivis Relawan Perjuangan Budiman Sudjatmiko juga kesulitan beradaptasi pada awal karier. Saat itu, menurut dia, Budiman jarang bersuara. "Baru akhir-akhir ini Budiman vokal," katanya. "Semua butuh waktu." (Baca juga: Tidur di Rapat Paripurna, Adian: Itu Leyeh-leyeh)
Dalam sebuah berita foto yang dimuat Koran Tempo edisi 5 November 2014, Adian terlihat tidur pulas di kursinya. Pada foto berjudul "Bobo Siang" itu, Adian mengenakan kemeja putih dibalut jaket kulit. Adapun Adian mengatakan dirinya tidak tidur saat sidang paripurna tandingan seperti yang ditudingkan selama ini. "Gue enggak tidur itu, Bos. Kalau orang Jawa menyebutnya leyeh-leyeh," katanya. (Baca juga: Adian Napitupulu Yakin Modal Kampanye Balik Modal)
Adian lantas menyebutkan pengalamannya sebagai aktivis membuatnya tak pernah punya waktu tidur banyak. Dengan demikian, masyarakat tak perlu ragu dengan semangatnya sebagai anggota Dewan. "Saya hanya terhakimi oleh wajah saya yang sering dikira mabuk atau mengantuk," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 November 2014. (Baca juga: Adian: Anggota DPR Terima Rp 90 Juta per Bulan)
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Topik terhangat:
TrioMacan | Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Pengganti Ahok
Berita terpopuler lainnya:
3 Jagoan Intel Ini Calon Kuat Kepala BIN
Raden Nuh Sempat Melawan Saat Ditangkap
Cara Menteri Susi Berantas Pencurian Ikan
Kata Jokowi, Informasi BIN Sering Meleset
Berita terkait
Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun
36 hari lalu
Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan
Baca Selengkapnya7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini
37 hari lalu
RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.
Baca SelengkapnyaDPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak
37 hari lalu
Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya
37 hari lalu
Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun
37 hari lalu
Dengan terlaksananya perubahan kedua UU Desa tersebut, beberapa poin substansi pasal-pasal lain juga mengalami perubahan, seperti soal dana desa.
Baca SelengkapnyaDPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa
37 hari lalu
DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.
Baca SelengkapnyaRUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah
40 hari lalu
8 fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1000 hari pertama kehidupan dibawa ke Paripurna
Baca SelengkapnyaAlasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural
46 hari lalu
DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak
47 hari lalu
DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna
Baca SelengkapnyaPKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?
5 Maret 2024
Anggota Fraksi PKS, PKB, dan PDIP kompak mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sementara Anggota Fraksi PPP bilang begini.
Baca Selengkapnya