Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
TEMPO.CO, Jakarta: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda batal dibangun karena tidak sesuai dengan identitas negara maritim milik Indonesia. "Yang diperlukan itu penambahan dermaga dan penambahan kapal baru sehingga kapal tua dapat digantikan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 November 2014. (Baca: Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan)
Dia mengatakan JSS saat ini belum diperlukan. Apalagi peraturan presiden masih sebatas badan pengelola jembatan, bukan peraturan presiden untuk membangun. Andrinof menegaskan terminal penumpang akan dibangun di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. "Kalau tidak di-apa-apain tidak akan ada utang juga di situ," ujarnya. (Baca: Proyek Jembatan Selat Sunda Batal, Ini Gantinya)
Andrinof mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan melanjutkan proyek-proyek yang dirasa bermanfaat bagi masyarakat banyak. "Lebih penting jalan Tol Trans Sumatera untuk dibangun. Apalagi kalau menguntungkan masyarakat banyak. Kalau tidak ada masalah yang ditimbulkan di seluruh wilayah tentu akan dibangun," ujarnya. (Baca: Jembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan tanpa dukungan pemerintah, proyek Jembatan Selat Sunda tidak mungkin berjalan. Sofyan juga menilai Jembatan Selat Sunda sejak awal penuh dengan kontroversi. Karena itu, Sofyan memikirkan pengganti jembatan yang bisa menghubungkan wilayah Jawa dan Sumatera. "Yang penting adalah memperluas dan membuat terminal penyeberangan baru dan dilengkapi kapal yang lebih cepat," ujarnya. (Baca: Menteri PU Siap Stop Proyek Jembatan Selat Sunda)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
