TEMPO.CO, Madiun -- Puluhan pekerja seks komersial, mucikari, dan warga sekitar yang menggantungkan hidupnya di lokalisasi Wisma Wanita Harapan atau Gude di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Kamis, 6 November 2014. Mereka mendesak wakil rakyat ikut berjuang agar penutupan tempat prostitusi itu ditunda.

"Pemerintah jangan menutup Gude seenaknya. Kami jangan dibuang begitu saja," kata Fransiska, seorang PSK, saat menyampaikan aspirasinya di depan perwakilan anggota DPRD. (Baca sebelumnya: Madiun Tutup Lokalisasi November)

Pemerintah Madiun memang berencana menutup lokalisasi pada bulan ini. Senin pekan depan, 10 November 2014, deklarasi pemulangan PSK akan dilangsungkan di Balai Desa Teguhan. Frasiska menilai penutupan terkesan dipaksakan karena solusinya belum dipersiapkan secara matang. "Kami belum siap dan minta agar penutupan ditunda," ujarnya.

Thohirin, Ketua Kelompok Arjuna selaku pembina lokalisasi Gude, mengatakan ketidaksiapan PSK dan mucikari disebabkan faktor ekonomi. Mereka masih mempunyai tanggungan utang di bank hingga beberapa tahun ke depan. Faktor lainnya adalah para PSK dan mucikari belum memiliki keterampilan berwiraswasta. "Pelatihan keterampilan baru berjalan sepuluh hari dan sudah dihentikan," katanya. (Baca pula: Lokalisasi di Madiun Tolak Pekerja Eks Dolly)

Menurut Thohirin, program pelatihan keterampilan seperti menjahit dan merias yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Madiun tidak maksimal. Para PSK dan mucikari belum memahami teknis produksi maupun penjualan barang yang nantinya dihasilkan.

Hal inilah, kata dia, yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah sebelum menutup lokalisasi. Selain itu, juga dampak-dampak lainnya seperti berpindahnya PSK ke tempat prostitusi liar yang berpotensi menyebarkan penyakit kelamin. (Baca: Antisipasi Migrasi PSK Dolly, Madiun Gencar Razia)

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Joko Setijono berjanji akan mengakomodir tuntutan PSK, mucikari, dan warga sekitar lokalisasi. Menurut dia, penutupan lokalisasi harus dilakukan dengan cara-cara yang persuasif dengan mempersiapkan solusinya terlebih dahulu. "Tidak hanya bagi PSK dan mucikari saja, tetapi juga bagi orang-orang hidup dari geliat lokalisasi, seperti tukang ojek dan sebagainya," kata Joko.

Berdasarkan data terakhir, jumlah PSK di lokalisasi Gude sebanyak 80 orang dengan 32 mucikari. Adapun warga lain yang bekerja sebagai pedagang makanan, tukang ojek, dan tukang cuci pakaian sebanyak 56 orang. "Solusi bagi mereka semua tetap harus ada termasuk uang pesangonnya," ujar legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa itu. (Baca juga: PSK Lokalisasi Gude Madiun Tinggalkan Tempat Kerjanya)

NOFIKA DIAN NUGROHO

Berita Terpopuler:
Fahri Hamzah: Kartu Pintar dan Sehat Jokowi Ilegal
Gaya Ayang Jokowi Belanja di Makassar
Jokowi ke Sidrap, Kahiyang Borong Sirup Markisa
Sidak Penampungan TKI, Menteri Hanif Lompat Pagar