Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. Pemerintah meresmikan pembagian KIP dan KIS yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO,Jakarta - Presiden Joko Widodo meluncurkan kartu penunjang program kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Senin, 3 November 2014. Puluhan ribu kartu penjamin kesehatan itu dibagikan kepada warga tak mampu di 19 kota. (Baca: BPJS: Kartu Indonesia Sehat Sama dengan JKN)
Sebelumnya, sejumlah program jaminan kesehatan juga telah diluncurkan pemerintah, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). JKN merupakan program jaminan kesehatan yang diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (Baca: KIS dengan JKN Sama tapi Beda, Ini Penjelasannya)
Jangkauan JKN terbatas pada keluarga miskin, bukan untuk perseorangan. Sedangkan jangkauan KIS lebih luas, yaitu mencapai masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). (Baca: Puan Jajaki Gabung KIS dengan BPJS)
Calon penerima KIS akan didata oleh Kementerian Sosial, lalu didaftarkan ke BPJS untuk menerima kartu sakti itu. Jika masyarakat umum ingin mendaftar secara swadaya, ia bisa datang ke kantor BPJS terdekat. (Baca: BPJS : Kartu Indonesia Sehat Hanya Brand Baru)
Menurut Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher, biaya premi Kartu Indonesia Sehat sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Keduanya memakai anggaran negara tahun 2014. Adapun pembagian kelas pada KIS dan JKN yaitu Rp 59.500 untuk kelas 1, Rp 42.500 untuk kelas 2, dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Masyarakat bebas memilih sesuai dengan kesanggupan membayar per bulan.
Sedangkan Kartu Jakarta Sehat terbatas untuk warga yang memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta. Warga yang ingin mendapatkan kartu ini tinggal menunjukkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk DKI Jakarta ke puskesmas terdekat.
Dengan KJS, masyarakat Jakarta bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas di DKI Jakarta dan perawatan kelas III di 88 rumah sakit yang bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun sistem pelayanan ini bertingkat.
Kartu Indonesia Sehat sebenarnya merupakan pengembangan dari Kartu Jakarta Sehat. Joko Widodo, yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, meluncurkan Kartu Jakarta Sehat pada Sabtu, 10 November 2012, di Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Timur.
Jokowi membagikan lebih dari 4 juta kartu untuk warga Jakarta dengan anggaran sekitar RP 800 miliar. Biaya premi layanan KJS yaitu sebesar Rp 23 ribu per orang atau lebih rendah dibanding Kartu Indonesia Sehat.
