TEMPO.CO, Banyuwangi - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyelidiki dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2012 di Kabupaten Banyuwangi. Jaksa memeriksa Asisten Administrasi Umum Sulihtiyono dan Sekretaris Dinas Pendidikan Banyuwangi Dwi Yanto.
Keduanya diperiksa di kantor kejaksaan Banyuwangi pada Selasa, 4 November 2014. Kejaksaan Jawa Timur menurunkan dua jaksa untuk menyelidiki kasus itu. Sulihtiyono diperiksa karena pada 2013 menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi.
Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi I Made Parma mengatakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan korupsi DAK Pendidikan 2012. Namun Made enggan merinci dugaan korupsi tersebut. "Masih puldata (mengumpulkan data)," kata Made Parma.
Sumber dari Kejaksaan menyebutkan ada 148 sekolah dasar yang menerima DAK Pendidikan pada 2012. Setiap sekolah menerima Rp 219 juta sehingga total DAK mencapai Rp 30 miliar. Diduga ada oknum pejabat Dinas Pendidikan Banyuwangi yang mengutip fee 15 persen ke setiap sekolah penerima bantuan.
Saat dikonfirmasi wartawan, Sulihtiyono membantah diperiksa soal DAK Pendidikan 2012. Sulihtiyono mengaku datang ke Kejaksaan untuk menyerahkan dokumen terkait dengan dana rehab gedung sekolah tahun 2014. "Kalau DAK 2012 tidak ada masalah," katanya. (Baca: Jaksa Periksa Sekretaris Diknas Banyuwangi 7 Jam)
Modus pungutan liar tersebut serupa dengan hasil operasi tangkap tangan kejaksaan Banyuwangi pada 9 September lalu. Dalam kasus ini, jaksa menyita uang tunai Rp 211 juta. Uang tersebut merupakan komisi 10 persen yang dikumpulkan dari 21 sekolah penerima dana perbaikan ruang kelas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. (Baca: Kejaksaan Banyuwangi Periksa 21 Kepala SD)
Kejaksaan menetapkan empat tersangka atas kasus itu. Yakni Pelaksana Tugas Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Lukman; Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kalibaru, Ahmad Munir; Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Kalibaru Wetan, Ririn Puji Lestari; dan seorang anggota lembaga swadaya masyarakat, Ahmad Farid.
