Jimly Minta Polarisasi DPR Diakhiri

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 1 November 2014 05:37 WIB

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP), Jimly Asshiddiqie (kiri) bersama anggota DKPP, memimpin sidang putusan terkait kode etik penyelanggara pemilu yang dilaporkan oleh Prabowo-Hatta Rajasa, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, 21 Agustus s2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta:
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, mengatakan polarisasi dua kubu politik yang terus dipelihara tidak sejalan dengan upaya dialog yang telah dilakukan para elite antara dua kubu tersebut. (Baca: Jokowi Ajak DPR Jaga Persatuan)

Di antaranya, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto pada 17 Oktober, dan pertemuan Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR pada 26 Oktober. Juga pertemuan terbaru yaitu antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais pada Rabu malam, 29 Oktober 2014 di Hotel Dharmawangsa.

"Upaya elite seharusnya ditindaklanjuti dengan dialog di lapis kedua. Sebagai rakyat, kita semua punya tanggung jawab moral untuk mendorong itu," ujar Jimly.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan ketika dihubungi pada Rabu, 29 Oktober, mengatakan DPR saat ini sudah tidak dalam posisi didikotomikan antara Koalisi Prabowo dan Koalisi Jokowi. (Baca: Tokoh-tokoh Koalisi Bertemu, DPR Tetap Ricuh )



Jokowi, kata Taufik, telah menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia sejak dilantik. "Komunikasi politik antara Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa, Pak Aburizal Bakrie dengan Jokowi, Kalla, semuanya kan berjalan dengan baik. Sehingga sekarang ini kita membangun sistem check and balances yang lebih kuat."

Saatnya pemerintah dan DPR bekerja bersama, kata Taufik, bukan berputar-putar masalah itu dikotomi dua kubu itu, sehingga rakyat yang dikorbankan.
"Terus terang kami optimis karena komunikasi politik sudah berjalan relatif baik, sudah terbangun secara konstruktif antara pemerintah dan DPR. Sudah tidak ada masalah lagi artinya kita ingin bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat."

DPR, kata Taufik, akan mendukung penuh program-program Pemerintahan Jokowi. "Sepanjang itu terkait program kerja yang pro rakyat, nyata untuk rakyat banyak, bertujuan konkret seperti pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, kenaikan pertumbuhan ekonomi."

RIDHO JUN PRASETYO







Berita Terpopuler
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
Cerita Susi Ngotot Pakai Helikopter ke Seminar
Andi Widjajanto Ditunjuk Jadi Sekretaris Kabinet

Advertising
Advertising
DPR

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

2 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

7 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

10 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

10 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

14 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya