TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam layanan pembuatan paspor di kantor Imigrasi. Sistem real time antrean akan ditetapkan agar calon pembuat paspor dapat terus memantau keramaian antrean di setiap kantor Imigrasi.
"Ini tujuan saya sidak," ujar Menkumham Yasonna Laoly di ruang kerjanya, Kamis, 30 Oktober 2014. Laoly melakukan sidak untuk memantau langsung situasi pelayanan pembuatan paspor. Menteri ini bersama stafnya melakukan sidak mendadak di kantor Imigrasi. (Baca: Baru 7 Orang Daftar Calon Dirjen Imigrasi)
Pelayanan kantor, menurut Laoly, kurang efisien. Begitu pula dengan tumpang-tindih tingkat keramaian antarkotamadya, kususnya di Jakarta. Laoly mencontohkan, pada pukul 15.00 WIB, kantor Imigrasi Jakarta Barat masih sangat ramai pengunjung, sedangkan kantor Imigrasi Jakarta Utara sangat lengang.
"Saya sudah melakukan komunikasi dengan Pak Ahok (Gubernur DKI)," ujarnya. Kemenkumham ingin menerapkan sistem ini terlebih dahulu di DKI Jakarta. Nantinya, masyarakat bisa melihat dan memesan nomor antrean melalui situs Imigrasi.
Dengan sistem real time informasi antrean, tutur Laoly, masyarakat akan diinformasikan ihwal situasi antrean yang sedang berlangsung saat itu. "Jadi, masyarakat bisa memilih kantor Imigrasi mana yang lebih sepi," ujarnya. "Atau memilih untuk menunda pembuatan paspornya jika terlalu ramai."
Adapun soal rencana jangka panjang, Laoly berencana memperluas kantor Imigrasi. "Keluhan kantor Imigrasi kebanyakan adalah soal kecilnya gedung," tuturnya.
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
