Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan di halaman Istana Merdeka, Jakarta,26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan salah satu program dari Kemendikbud sesuai visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Ini menjadi salah satu prioritas untuk pemerintahan saat ini," kata Anies di Gedung C Kemendikbud, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca: M. Nuh Beri Wejangan untuk Anies Baswedan)
KIP merupakan salah satu visi dan misi Joko Widodo-Jusuf Kalla ketika mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. KIP akan dibagikan kepada anak yang telah berusia sekolah dengan kondisi keluarga miskin plus rentan miskin. "Jadi beda dengan BSM (Bantuan Siswa Miskin)," ujar Anies.
Kalau BSM diberikan kepada anak-anak di sekolah, sedangkan KIP untuk semua anak yang telah memasuki usia sekolah. "Jadi jangkauannya lebih luas," ujar Anies. Kartu ini, menurut Anies, tidak harus dibagikan di sekolah, tapi bisa dibagikan untuk anak-anak jalanan. Anak yang mendapatkan KIP, apabila tidak ingin masuk pendidikan formal, dapat masuk ke pendidikan informal.
Selain itu, program KIP memang disusun satu-kesatuan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Sejahtera Mandiri untuk keluarga. "Semua untuk keluarga miskin plus rentan miskin." (Baca: M. Nuh Beri Wejangan untuk Anies Baswedan)
Menurut Anies, masih banyak yang harus dibicarakan dan didiskusikan mengenai KIP. "Seperti bagaimana proses pembagiannya, berapa jumlah, dan lainnya."
Selain itu, Anies harus berkoordinasi lintas kementerian, yaitu dengan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Jadi konsepnya harus disempurnakan lagi," ujar Anies.
